Cerita Perajin Gerabah di Desa Gampangjati Laren

Kabarlamongan.com : Laren - Desa Gampangsejati Kecamatan Laren yang berada di arah Barat Laut Ibu kota Kabupaten Lamongan, Menjadi pusat kerajinan gerabah yang terkenal di berbagai daerah di Jawa Timur. Namun sampai hari ini belum ada perkembangan sama sekali.

Dikatakan Mukim, salah satu pengrajin gerabah, Pasalnya di desa yang mayoritas penduduknya membuat kerajinan tangan dari tanah liat tersebut merasa kurang di perhatikan pemerintah.

“Sudah hampir 40 tahun kami tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Dulu pernah ada bantuan alat pelunak tanah dan alat pembakar gerabah, itu pun sudah rusak karena alat itu adalah sumbangan pada saat zaman Pak Harto (Presiden Suharto,Red),” katanya saat diwawancarai oleh wartawan Tabloid Lensa Lamongan.

Kota Lamongan sejak zaman Majapahit terkenal sebagai kota kerajinan tangan, hal tersebut terbukti dari kerajinan tangan gerabah asal Laren yang menjadi ciri khas kota Lamongan. Mereka bahkan sudah mengekspor gerabah hasil kerjinannya itu sampai keluar kota, diantaranya Surabaya, Gresik, Bojonegoro, Probolinggo, serta beberapa daerah lain.

Selain itu, para penjual gerabah keliling juga sering mengambil hasil kerajinan mereka untuk di dagangkan keliling desa.

“Disamping dibawah keluar kota, biasanya juga diambil oleh penjual keliling untuk dibawah ke desa-desa,” kata pak mukim.

Bapak yang sudah berumur 68 tahun itu juga merasa bangga karna usaha yang ditekuni sejak umur 15 tahun tersebut masih memeperjuangkan citra kota Lamongan sebagai kota pengrajin gerabah, namun  disisi lain  menjadi dilema bagi pak mukim karna penghasilan yang diperoleh dari industri kecil ini hanya cukup untuk makan sehari-hari saja.

“Kalau untuk tabungan kami harus kerja lain lagi. Karna begitu banyak proses yang perlu dilewati dalam pembuatan gerabah ini sehingga dalam sehari rata-rata kami hanya dapat 30 buah gerabah,
“ tuturnya.

Bahkan, tambah pak karim, ongkos produksi yang mencapai 3.000 rupiah saja tidak seimbang dengan harga jual yang senilai 4.000 rupiah. [Hrs]

Kurang Diperhatikan Pemerintah Daerah Kurang Diperhatikan Pemerintah Daerah Kurang Diperhatikan Pemerintah Daerah Kurang Diperhatikan Pemerintah Daerah Kurang Diperhatikan Pemerintah Daerah Kurang Diperhatikan Pemerintah Daerah Kurang Diperhatikan Pemerintah Daerah