Kabarlamongan.com : Lamongan - Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menganggarkan Rp 7,612 Miliar untuk dialokasikan di sektor air bersih dan sanitasi sejak tahun 2009, namun hingga saat ini baru sekitar 18 persen masyarakat Lamongan yang mendapat air bersih. Hal tersebut tak sesuai dengan target Millenium Development Goal's (MDG's) yakni 80 persen.

Seperti diungkapkan Kepala Bappeda Aris Wibawa, terkait air bersih dan sanitasi, sejak tahun 2011 Kabupaten Lamongan telah mendapat bantuan dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau U.S Agency for International Development (USAID) melalui Program Indonesian Urban Water Sanitation and Hygiene (IUWASH).

“Kabupaten Lamongan terpilih menjadi salah satu kabupaten/kota yang mendapatkan perhatian khusus dari USAID melalui seleksi dan survei sehingga dapat terlaksana workshop kali ini,” ungkap Aris Wibawa saat Workshop Urgensi Pengelolaan Air Limbah Domestik Bagi Penentu Kebijakan di Ruang Pertemuan Hotel Grand Mahkota, Selasa (25/03).

Keterangan serupa disampaikan Imam Suhadi, Governance Specialist IUWASH yang hadir dalam acara yang dihadiri oleh kurang lebih 40 peserta utusan SKPD tersebut. Dia menyampaikan bahwa IUWASH berupaya membantu pemerintah meraih target MDG’s.

“IUWASH berupaya membantu pemerintah meraih kemajuan untuk mencapai target MDG’s melalui perluasan akses terhadap air bersih dan layanan sanitasi yang aman”, kata Imam Suhadi.

Dia mengatakan bahwa 70-80% limbah domestik mencemari sungai di Indonesia. Dimana air sungai tersebut merupakan air baku yang diolah PDAM untuk kebutuhan masyarakat. Tidak kurang 199 ton tinja dibuang ke sungai setiap harinya yang setara dengan kotoran dari 66 gajah Sumatera dan 664 meter kubik urin perhari dibuang ke sungai yang setara 132 truk tangki BBM.

“Melalui kegiatan (workshop) ini diharapkan diperoleh informasi dan pengetahuan tentang limbah domestik, “ ujarnya.

Workshop itu sendiri akan ditindaklanjuti dengan pendampingan teknis untuk membentuk kelembagaan pengelola air limbah domestik dengan paying hokum berupa peraturan bupati. Juga akan dilalukan kunjungan ke kota lain yang sudah memiliki pengelolaan sanitasi yang baik.

Lebih lanjut disebutkannya, sejak tahun 2009, total belanja APBD Lamongan untuk air bersih dan sanitasi mencapai Rp 7,612 miliar. Yakni di tahun 2009 dianggarkan Rp 902,050 juta, tahun 2010 Rp 942,040, tahun 2011 naik menjadi Rp 1,213 miliar, tahun 2012 sebesar Rp 1,432 miliar dan tahun 2013 lalu mencapai Rp 1,550 miliar.

Sekkab Yuhronur Efendi yang membuka workshop tersebut menyampaikan bahwa target MDG’s penyediaan air bersih adalah 80%. Sedangkan di Kabupaten Lamongan yang saat ini telah tercover baru mencapai 18%.

“Air bersih merupakan persoalan yang sangat krusial, limbah domestik juga selalu meningkat karena pertumbuhan penduduk juga meningkat sehingga pengelolaan limbah domestik sangat penting. Dari workshop ini saya harapkan mendapatkan kebijakan yang secara dini dapat mengatasi persoalan tersebut”, ungkap Yuhronur Efendi. (hrs)