Oleh : Agus M. Harisuddin (Wartawan Tabloid Lensa Lamongan)


 

Perlu diingat bahwa media yang sehat tentu saja menjadi mutlak kehadirannya untuk mendorong agar pelaksanaan pembangunan itu  juga menjadi sehat, kuat dan bermartabat. Jadi keduanya, media dan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari perkembangannya. Oleh karena itu kebebasan pers yang sehat ( healthy press freedom ) menjadi prasyarat yang mutlak menuju pembangunan yang sehat pula. Sebaliknya pembangunan yang sehat sudah jelas sangat membutuhkan kebebasan pers yang sehat pula.

Mirisnya menurut pengalaman penulis dilapangan menunjukkan bahwa dilamongan banyak orang yang mengaku bekerja sebagai orang dari media atau kata lain (wartawan bodrex) telah masuk pada institusi-institusi pemerintahan bukan sebagai agen kontrol masyarakat malah memilih sebagai penjamin kesalahan yang dilakukan para oknum proyek pembangunan daerah. Ini berbanding sebalik dengan peranan pers atau peranan media massa dalam menyampaikannya ditengah – tengah masyarakat. Dengan kata lain, seharusnyalah media yang tangkas dan wartawan yang profesional sudah pasti sangat diperlukan karena memainkan fungsi, peran dan kewajiban yang amat menentukan, sehingga pelaksanaan pembangunan itu dapat berjalan dengan baik, layak dan mempunyai wibawa. Hal ini perlu diperhatikan dengan baik agar pembangunan ini tidak berjalan dengan semaunya saja ataupun sampai kebablasan. Kalau hal ini sampai terjadi, sudah tentu pembangunan ini  akan menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan daerah yang demokratis digerakkan oleh tiga pilar utama yang saling berkaitan. Ketiga pilar utama dalam gerakan pelaksanaan pembangunan  itu adalah: institusi pemerintah daerah, institusi pers dan masyarakat. Ketiga Pilar utama ini seharusnya bisa berjalan bersamaan untuk menentukan keberhasilan pembangunan. Tanpa keikutsertaan masyarakat, pers tidak akan berkembang, lalu pemerintah daerah akan sulit menentukan arah dan kebijaksanaan pembangunan. Akibatnya pembangunan daerah pun akan mandeg.

Dilihat dari efeknya berperan atau tidaknya media massa haruslah ditempatkan secara kontekstual. Dengan pemetaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam skala minimal sekalipun media massa masih memainkan peran. Model efek terbatas (limited effect model) yang dianggap paling pesimis dalam melihat efek media massa menyatakan bahwa sekecil apapun media massa tetap memberikan efek, termasuk dalam pembangunan daerah dalm segi politik, ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan masyarakat.

STRATEGI OPTIMALISASI PERAN MEDIA MASSA

Media massa tidak bergerak dalam ruang hampa yang tidak memberikan konsekuensi bagi pihak lain, bahkan media massa bergerak dalam ranah publik yang akan berakibat pada seluruh komponen publik. Karena itu, tidak cukup beralasan apabila pemerintah sebagai “representasi publik” tidak melakukan berbagai upaya dan intervensi terhadap media massa sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan budaya bangsa. Intervensi yang dilakukan pemerintah tentunya intervensi yang positif yang tidak merusak prinsip dasar demokrasi (the fourth estate), yaitu kebebasan bermedia.

Perkembangan budaya massa dan budaya global sebagai produk media massa yang direpresentasikan oleh dunia hiburan, baik yang bersifat entertainment, edutainment, infotainment, infokomercial demikian gegap gempita, namun kenyataan ini berbanding terbalik dengan perkembangan produk budaya lokal dan nasional. Hal tersebut tak dapat dilepaskan dari ekonomisasi seluruh aspek kehidupan sehingga budaya pun telah menjadi sebuah industri yang sangat bergantung pada persepsi pasar yang sangat ekonomis-pragmatis. Untuk itu diperlukan semacam budaya tanding (counter culture) terhadap budaya massa tersebut melalui promosi dan apresiasi budaya lokal nasional di dalam media massa.