Kabarlamongan.com : Lamongan - Untuk yang ke sekian kalinya Kejaksaan Negeri Lamongan, kembali menjadwalkan pimpinan DPRD Lamongan, untuk diperiksa sebagai saksi atas 8 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Perjalanan Dinas (Perdin) DPRD tahun 2012 sebesar Rp 4,8 miliar.

Pemanggilan unsur piminan dewan ini dilakukan, selain atas permintaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Surabaya, juga karena pemeriksaan terhadap seluruh anggota DPRD yang dilakukan sebelumnya.

"Ya kita segera agendakan untuk memanggil 4 pimpinan DPRD, kita periksa sebagai saksi untuk 8 tersangka yang sudah kita tetapkan sebelumnya," kata Kajari Lamongan Kajari Dyah Retnowati Astuti melalui Kasiintel Arfan Halim, Jumat (14/3).

Dikatakan, pemeriksaan terhadap unsur pimpinan dipandang sangat perlu, untuk melengkapi dari semua keterangan yang sudah didapatkan dari sejumlah saksi, mulai anggota dewan hingga pihak kepala SKPD. "Kita sudah agendakan untuk meanggilnya, terkait kapan ini mulai dibahas," ujarnya.

Dalam pemeriksaan ulang tersebut lanjut Arfan, pihaknya akan memfokuskan pada keterlibatan dan tanggung jawab pimpinan terhadap semua kegiatan dewan. "Ada dan tidaknya keterlibatan mereka itu yang harus didalami," tegasnya.

Sekedar diketahui, sudah 7 tersangka sudah ditetapkan oleh Kejaksaan, tiga diantaranya ditetapkan pada 23 September 2013 lalu, Abd Munir (mantan sekwan), Rivianto (PPTK), dan Muniroh (pihak ketiga).

Dan 4 lainya masing empat ketua komisi masing-masing ketua komisi A Jimmy Harianto, Ketua Komisi B Nipbianto, Ketua Komisi C Soetarjo Syafi'i dan eks ketua Komisi D Sulaiman. Dan ada satu lagi A Fatchur mantan ketua komisi B juga ditetapkan tersangka. (SP/gus)