Kabarlamongan.com : Lamongan - Proses pesta demokrasi di Lamongan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan (LP) berjalan cukup antusias. warga binaan LP tampak semangat untuk melakukan pemilihan anggota legislatif tersebut meski dalam pengawasan dan karantina, Rabu (9/4).

Mereka berbondong-bondong menggunakan hak pilihnya di TPS 15. Dari 342 peghuni lapas, 116 diantaranya tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang menggunakan hak pilihnya hanya sejumlah 58 narapidana dari berbagai kasus.

Namun ada yang berbeda dalam pencoblosan di Lamongan, pasien rawat inap di Rumah Sakit Nasrul Ummah (RSI NU) dilarang mencoblos oleh petugas PPS, karena tidak membawa surat A5 pindah coblos dari tempat asal mereka. Padahal KPUD sudah menginstruksikan kepada panitia PPS, untuk menerima bila pasien sakit mencoblos dengan menggunakan kartu identitas KTP.

Pemandangan ini berbeda dengan yang terjadi di RSUD dr. Seogiri dan RSIM, pasien diizinkan mencoblos dengan hanya menunjukkan KTP.Karuan saja atas peristiwa tersebut KPUD mencak-mencak kepada KPPS, karena dianggap petugas KPPS dan PPS tidak memahami aturan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Peristiwa tidak biasaanya ini terjadi pada pukul 12.30, rombongan petugas PPS dan KPPS, termasuk Lurah Sidokumpul dan Ketua PPS Sidokumpul Abdul Rahman, datang ke RSI NU di Jl. Merpati dengan membawa 20 lembar surat suara dan sebuah kotak suara. Ada petugas TNI yang ikut mengamankan dan dua saksi parpol, yakni Jati Nur Aini (PKB) dan M. Munir (PAN) yang hadir di RSI tersebut.

Begitu kedatangan petugas PPS dan KPPS dari TPS 4 dan TPS 9 Sidokumpul, petugas RS, Lia, mengizinkan meraka untuk mendatangi setiap ruang perawatan. Satu persatu pasien didatangi, termasuk di ruang bersalin dan ruang vip di lantai II. Tapi, begitu ditanya kartu A5 dan tidak ada yang membawa, para pasien itu tidak diizinkan mencoblos.

"Kalau tidak ada kartu A5, tidak boleh. KTP saja tidak boleh. Ini penjelasan dari KPU sendiri. Saya tidak berani mengizinkan, dan sampai sekarang saya belum mendapat penjelasan itu. Sehingga, saya tetap menggunakan pedoman lama. Kalau tidak ada A5, tidak boleh mencoblos. Saya tidak berani membuat aturan sendiri,"ujarnya.

Ketua KPUD Khoirul Huda saat dikonfirmasi terpisah menegaskan pasien yang tengah dirawat di rumah sakit, hanya cukup menggunakan KTP untuk mencoblos. "Kalau teryata di RSI NU masih para pasien ditolak mencoblos, berarti petugas PPS dan KPPS nya tidak memahami apa yang sudah disosialisasikan," keluh Huda.

Yang tidak boleh mencoblos dengan menggunakan A5 tersebut, adalah paramedis, kalau pasien tidak harus menunjukkan A5, hanya cukup menunjukan KTP. "Ini yang kurang dipahami oleh petugas PPS," ungkapnya. (sbp/gus)