Rekapitulasi Suara Kabupaten Digelar Minggu
Kabarlamongan.com : Lamongan - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lamongan memastikan rekapitulasi suara tingkat kabupaten akan digelar pada minggu besok (20/4). Hal tersebut dinilai terlalu dini megingat masih ada sejumlah indikasi ditemukannya kecurangan pada saat penghitungan baik tingkat Desa maupun kecamatan, seperti yang terjadi di PPK Pucuk dimana terdapat selisih antara surat suara dan jumlah pemilih.
"Sesuai dengan tahapan jadwal rekapitulasi ditingkat kabupaten tetap akan digelar pada Minggu lusa, dan kami di KPUD sudah siap untuk menggelar rekapitulasi tingkat kabupaten," kata M Tasir komisioner KPUD Lamongan.
Dikatakannya, sejak Kamis lalu sejumlah PPK di beberapa kecamatan sudah mengirimkan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara dari 27 kecamatan. Hanya saja hingga Minggu masih ada sejumlah Kotak suara yang belum diserahkan ke KPUD Lamongan.
"Dari data yang masuk dibagian sekretariat, PPK yang sudah mengirimkan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan baru ada 15 kecamatan, dan lainnya bisa dipastikan hari Sabtu setidaknya sudah masuk ke KPUD," ujarnya.
Dikatakanya, dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten ini pihak penyelenggara akan mengundang perwakilan dari parpol peserta pemilu untuk menyaksikan rapat pleno penghitungan suara. "Perwakilan parpol akan kita undang untuk menyaksikan rekapitulasi tingkat kabupaten," katanya.
Sekedar diketahui, hasil pileg seperti data yang sudah beredar ke publik menyebutkan, partai Demokrat sementara menjadi yang teratas dengan perolehan suara sejumlah 147.797, disusul PKB diurutan kedua dengan perolehan 132.419, dan PDIP berada diurutan ketiga dengan perolehan 117.217 suara.
Posisi ke empat menjadi milik PAN dengan 89.013 suara, selanjutnya Golkar berada diurutan ke lima dengan perolehan suara 72.067.Kemudian partai Gerindra memperoleh 52.847 suara, disusul Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan perolehan suara 32.624. Dan Partai Hanura memperoleh 30.358 suara serta PKS hanya mendapatkan suara 26.235. (sbp/gus)
"Sesuai dengan tahapan jadwal rekapitulasi ditingkat kabupaten tetap akan digelar pada Minggu lusa, dan kami di KPUD sudah siap untuk menggelar rekapitulasi tingkat kabupaten," kata M Tasir komisioner KPUD Lamongan.
Dikatakannya, sejak Kamis lalu sejumlah PPK di beberapa kecamatan sudah mengirimkan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara dari 27 kecamatan. Hanya saja hingga Minggu masih ada sejumlah Kotak suara yang belum diserahkan ke KPUD Lamongan.
"Dari data yang masuk dibagian sekretariat, PPK yang sudah mengirimkan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan baru ada 15 kecamatan, dan lainnya bisa dipastikan hari Sabtu setidaknya sudah masuk ke KPUD," ujarnya.
Dikatakanya, dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten ini pihak penyelenggara akan mengundang perwakilan dari parpol peserta pemilu untuk menyaksikan rapat pleno penghitungan suara. "Perwakilan parpol akan kita undang untuk menyaksikan rekapitulasi tingkat kabupaten," katanya.
Sekedar diketahui, hasil pileg seperti data yang sudah beredar ke publik menyebutkan, partai Demokrat sementara menjadi yang teratas dengan perolehan suara sejumlah 147.797, disusul PKB diurutan kedua dengan perolehan 132.419, dan PDIP berada diurutan ketiga dengan perolehan 117.217 suara.
Posisi ke empat menjadi milik PAN dengan 89.013 suara, selanjutnya Golkar berada diurutan ke lima dengan perolehan suara 72.067.Kemudian partai Gerindra memperoleh 52.847 suara, disusul Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan perolehan suara 32.624. Dan Partai Hanura memperoleh 30.358 suara serta PKS hanya mendapatkan suara 26.235. (sbp/gus)
Sabtu, 19 April 2014
Read more...
Kotak Suara Berangsur Datang Di KPUD Lamongan
Kabarlamongan.com : Lamongan – Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Legislatif tingkat kecamatan di Lamongan tampaknya secara berangsur dikirim di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lamongan. Hasil Rekapitulasi tersebut dimasukkan kedalam Kotak suara. Petugas kepolisian bersenjata lengkap mengawal dengan ketat proses pengirimannya.
Khoirul Huda, Komisioner KPU Lamongan menyatakan pengiriman kota suara yang berisi hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan ini merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan Pileg.
"Dari rekapitulasi ditingkat kecamatan tinggal 3 yang belum selesai sedangkan 24 kecamatan yang lain sudah selesai," ujarnya.
Ketiga kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Sukodadi, Bluluk dan Lamongan.
"Tiga kecamatan ini memang mengambil ditanggal terakhir rekapitulasi," jelasnya.
Sedangkan yang semalam hingga saat ini yang sudah mengirim ke KPU baru 4 kecamatan seperti Kecamatan Sugio,Mantup dan Kalitengah serta Babat.
Dalam rekapitulasi yang akan digelar 20 April tersebut, KPU akan melakukan rekapitulasi ditingkat kabupaten.
Ditanya mengenai hasil perolehan suara dan kursi,Huda menyatakan pihak KPU hingga saat ini belum mengeluarkan hasil perolehan suara maupun kursi.
"Sampai saat ini KPU tidak mengeluarkan hasil, karena jumlah suara dan kursi dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku," ujar ketua PC GP Ansor Lamongan ini.
Kalau toh beredar hasil rekapitulasi suara maka biasanya yang mengeluarkan masing-masing parpol sesuai hasil penghitungan tim sukses mereka masing-masing. (ris/ding)
Update informasi anda mengenai Kota Lamongan hanya di Kabarlamongan.com, Portal Berita Lamongan Terkini.
Khoirul Huda, Komisioner KPU Lamongan menyatakan pengiriman kota suara yang berisi hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan ini merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan Pileg.
"Dari rekapitulasi ditingkat kecamatan tinggal 3 yang belum selesai sedangkan 24 kecamatan yang lain sudah selesai," ujarnya.
Ketiga kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Sukodadi, Bluluk dan Lamongan.
"Tiga kecamatan ini memang mengambil ditanggal terakhir rekapitulasi," jelasnya.
Sedangkan yang semalam hingga saat ini yang sudah mengirim ke KPU baru 4 kecamatan seperti Kecamatan Sugio,Mantup dan Kalitengah serta Babat.
Dalam rekapitulasi yang akan digelar 20 April tersebut, KPU akan melakukan rekapitulasi ditingkat kabupaten.
Ditanya mengenai hasil perolehan suara dan kursi,Huda menyatakan pihak KPU hingga saat ini belum mengeluarkan hasil perolehan suara maupun kursi.
"Sampai saat ini KPU tidak mengeluarkan hasil, karena jumlah suara dan kursi dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku," ujar ketua PC GP Ansor Lamongan ini.
Kalau toh beredar hasil rekapitulasi suara maka biasanya yang mengeluarkan masing-masing parpol sesuai hasil penghitungan tim sukses mereka masing-masing. (ris/ding)
Update informasi anda mengenai Kota Lamongan hanya di Kabarlamongan.com, Portal Berita Lamongan Terkini.
Kamis, 17 April 2014
Read more...
Ponpes Brojomusti Kini Tangani 40 Caleg Gagal Yang Stress
Kabarlamongan.com : Paciran - Sebanyak 40 Calon Anggota Legislatif yang gagal dan kini mengalami gangguan kini berada di Pondok Pesantren Dzikrussyifa Asma Berojomusti, Paciran, Lamongan. Saat diterapi kejiwaan di pondok pesantren, berbagai macam tingkah mereka yang unik, ada yang marah-marah, diam, bahkan telanjang sambil teriak-teriak, pasca-pemilu leguslatif 9 April 2014 lalu.
Muzzakin, 46 tahun, pengasuh ponpes tersebut menjelaskan bahwa 40 orang caleg itu datang dari berbagai tempat di Tanah Air, mulai dari Pontianak, Kalimantan Barat, Lampung, Jakarta, dan Banten. Juga dari Pekalongan, Jawa Tengah, Malang, Sidoardjo, Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Dari 40 orang tersebut, ada tiga orang yang justru lebih dahulu datang sebelum pencoblosan pemilu legislatif 9 April 2014.
Para caleg yang stress ini sebagian besar penyebabnya karena tekanan mental yang kuat. Misalnya, kalah karena tidak lolos jadi anggota legislatif, kemudian, mengeluarkan biaya besar, rasa malu dan hina yang berlebihan serta harapan tinggi yang tidak tercapai. Dampaknya, membuat para caleg ini, mengalami perubahan kejiwaan, dan cenderung kosong fikirannya.
Kyai Muzzakin mencontohkan, karena fikirannya yang kosong membuat, orang bersangkutan dipengaruhi hal-hal yang berkaitan dengan dunia jin dan syaitan. Contohnya, ada caleg dari Kabupaten Sidoardjo mengalami goncangan jiwa yang hebas. Suka teriak-teriak, ngomel dan kemudian telanjang. Belakangan diketahui, caleg ini mengaku sudah mengeluarkan uang Rp 700 juta yang diberikan ke tim suksesnya. Tetapi uang sebesar itu habis dan caleg bersangkutan tidak lolos menjadi anggota DPRD Sidoardjo. "Yang sukses timnya.Sementara orangnya stres," katanya.
Contoh lain, ada beberapa caleg yang juga mengalami goncangan jiwa. Seperti dari beberapa orang dari Jawa Timur, yang berobat di pondoknya, berperilaku ganjil. Ada yang datang ke pondok pesantrennya, dengan posisi diam dan tidak mau diajak bicara. Kemudian, ada yang ngomel-ngomel sendiri hingga menangis. Tak hanya itu, ada juga caleg yang tiba-tiba menggunakan jas, lengkap dengan tas, dan pakaian rapi. Mereka ini layaknya seperti sudah terpilih menjadi anggota dewan.
Menurut Kyai Muzzakin, dari 40 orang tersebut, datang secara bergiliran. Misalnya, pasien yang sempat telanjang dari Sidoardjo, kini sudah pulang. Demikian juga dari Banten, Malang, dan Pekalongan juga sudah pulang. Kini masih ada enam caleg yang masih berada di pondok pesantrennya.
Muzzakin berharap, bahwa dalam satu pekan ini, para caleg itu bisa cepat sembuh sedia kala. Sebab, sebagian caleg ini mengalami problem kejiwaan karena ingin meraih cita-cita, tetapi belum tercapai. Makanya, untuk melakukan terapi, dirinya mengaku harus sabar."Saya berusaha untuk menenangkan kejiwaannya," ujarnya.
Terapi untuk caleg yang gagal ini tidak satu dua kali ini saja. Sebab, setelah pemilu 2009 lalu, Muzzakin juga memberikan pengobatan terhadap 23 caleg yang gagal menjadi anggota dewan. "Jadi, bukan ini saja," ucapnya. (tmp/gus)
Muzzakin, 46 tahun, pengasuh ponpes tersebut menjelaskan bahwa 40 orang caleg itu datang dari berbagai tempat di Tanah Air, mulai dari Pontianak, Kalimantan Barat, Lampung, Jakarta, dan Banten. Juga dari Pekalongan, Jawa Tengah, Malang, Sidoardjo, Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Dari 40 orang tersebut, ada tiga orang yang justru lebih dahulu datang sebelum pencoblosan pemilu legislatif 9 April 2014.
Para caleg yang stress ini sebagian besar penyebabnya karena tekanan mental yang kuat. Misalnya, kalah karena tidak lolos jadi anggota legislatif, kemudian, mengeluarkan biaya besar, rasa malu dan hina yang berlebihan serta harapan tinggi yang tidak tercapai. Dampaknya, membuat para caleg ini, mengalami perubahan kejiwaan, dan cenderung kosong fikirannya.
Kyai Muzzakin mencontohkan, karena fikirannya yang kosong membuat, orang bersangkutan dipengaruhi hal-hal yang berkaitan dengan dunia jin dan syaitan. Contohnya, ada caleg dari Kabupaten Sidoardjo mengalami goncangan jiwa yang hebas. Suka teriak-teriak, ngomel dan kemudian telanjang. Belakangan diketahui, caleg ini mengaku sudah mengeluarkan uang Rp 700 juta yang diberikan ke tim suksesnya. Tetapi uang sebesar itu habis dan caleg bersangkutan tidak lolos menjadi anggota DPRD Sidoardjo. "Yang sukses timnya.Sementara orangnya stres," katanya.
Contoh lain, ada beberapa caleg yang juga mengalami goncangan jiwa. Seperti dari beberapa orang dari Jawa Timur, yang berobat di pondoknya, berperilaku ganjil. Ada yang datang ke pondok pesantrennya, dengan posisi diam dan tidak mau diajak bicara. Kemudian, ada yang ngomel-ngomel sendiri hingga menangis. Tak hanya itu, ada juga caleg yang tiba-tiba menggunakan jas, lengkap dengan tas, dan pakaian rapi. Mereka ini layaknya seperti sudah terpilih menjadi anggota dewan.
Menurut Kyai Muzzakin, dari 40 orang tersebut, datang secara bergiliran. Misalnya, pasien yang sempat telanjang dari Sidoardjo, kini sudah pulang. Demikian juga dari Banten, Malang, dan Pekalongan juga sudah pulang. Kini masih ada enam caleg yang masih berada di pondok pesantrennya.
Muzzakin berharap, bahwa dalam satu pekan ini, para caleg itu bisa cepat sembuh sedia kala. Sebab, sebagian caleg ini mengalami problem kejiwaan karena ingin meraih cita-cita, tetapi belum tercapai. Makanya, untuk melakukan terapi, dirinya mengaku harus sabar."Saya berusaha untuk menenangkan kejiwaannya," ujarnya.
Terapi untuk caleg yang gagal ini tidak satu dua kali ini saja. Sebab, setelah pemilu 2009 lalu, Muzzakin juga memberikan pengobatan terhadap 23 caleg yang gagal menjadi anggota dewan. "Jadi, bukan ini saja," ucapnya. (tmp/gus)
Senin, 14 April 2014
Read more...
Parpol Masih Tunggu Penetapan Suara Dari KPUD Lamongan
Kabarlamongan.com : Lamongan - Tampaknya Partai Politik masih bersabar untuk menunggu hasil resmi penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan Meskipun data perolehan suara dan kursi DPRD hasil pemilihan legislatif (Pileg) pada 9 April lalu sudah beredar, dan bisa diketahui siapa pemenang pileg tahu ini.
Ketua DPC Demokrat Debby Kurniawan saat dihubungi mengatakan, meski belakangan dirinya terus mendapatkan ucapan selamat, atas kemenangan partai besutan SBY di Lamongan, namun dirinya tetap tidak menunggu hasil pengumuman dari KPUD sebagai lembaga resmi.
"Memang infonya dan datanya seperti itu Demokrat menggunguli PKB, tapi untuk kursinya kita masih berharap ada penambahan menjadi 10 kursi sambil menunggu pengumuman resmi dari KPUD,"kata Debby Kurniawan ketua DPC Demokrat Lamongan.
Ia dalam kesempatan itu juga meminta kepada semua kader Demokrat mulai tingkat desa hingga kabupaten untuk bahu membahu mengamankan suara yang sudah diamanatkan oleh masyarakat tersebut terhadap partai Demokrat."Semua kader untuk bergerak mengamankan suara yang sudah ada saat ini, sesuai dengan instruksi ketum pak SBY,"ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh H Makin Abbas ketua DPC PKB Lamongan mengiyahkan perolehan kursi DPRD dari partai besutanya mendapatkan 10 kursi."Yang saya dengar seperti itu, tapi kita tetap menunggu pengumuman dari KPUD,"katanya.
Sa'im ketua DPC PDIP Lamongan yang dalam pileg kali ini diperdiksi menempati urutan dua setelah PKB, tidak menampik adanya informasi kalau partainya saat ini harus puas menempati posisi 3 besar di Lamongan. Meski demikian ia masih menunggu pengumuman resmi dari KPUD."Infonya seperti itu, dan di internal partai PDIP penghitungan masih berjalan,"terangnya. (sbp/gus)
Update informasi anda mengenai Kota Lamongan hanya di Kabarlamongan.com, Portal Berita Lamongan Terkini
Ketua DPC Demokrat Debby Kurniawan saat dihubungi mengatakan, meski belakangan dirinya terus mendapatkan ucapan selamat, atas kemenangan partai besutan SBY di Lamongan, namun dirinya tetap tidak menunggu hasil pengumuman dari KPUD sebagai lembaga resmi.
"Memang infonya dan datanya seperti itu Demokrat menggunguli PKB, tapi untuk kursinya kita masih berharap ada penambahan menjadi 10 kursi sambil menunggu pengumuman resmi dari KPUD,"kata Debby Kurniawan ketua DPC Demokrat Lamongan.
Ia dalam kesempatan itu juga meminta kepada semua kader Demokrat mulai tingkat desa hingga kabupaten untuk bahu membahu mengamankan suara yang sudah diamanatkan oleh masyarakat tersebut terhadap partai Demokrat."Semua kader untuk bergerak mengamankan suara yang sudah ada saat ini, sesuai dengan instruksi ketum pak SBY,"ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh H Makin Abbas ketua DPC PKB Lamongan mengiyahkan perolehan kursi DPRD dari partai besutanya mendapatkan 10 kursi."Yang saya dengar seperti itu, tapi kita tetap menunggu pengumuman dari KPUD,"katanya.
Sa'im ketua DPC PDIP Lamongan yang dalam pileg kali ini diperdiksi menempati urutan dua setelah PKB, tidak menampik adanya informasi kalau partainya saat ini harus puas menempati posisi 3 besar di Lamongan. Meski demikian ia masih menunggu pengumuman resmi dari KPUD."Infonya seperti itu, dan di internal partai PDIP penghitungan masih berjalan,"terangnya. (sbp/gus)
Update informasi anda mengenai Kota Lamongan hanya di Kabarlamongan.com, Portal Berita Lamongan Terkini
Suara Demokrat Semakin Menjauh di Lamongan
Kabarlamongan.com : Lamongan - Grafik peningkatan perolehan suara yang signifikan kembali diraih Partai Demokrat. Terhitung hingga Jumat (11/4) Partai yang diketuai oleh Debby Kurniawan ini meninggalkan jauh para pesaingnya yaitu PKB dan PDI Perjuangan.
Bahkan Demokrat tinggal menunggu kepastian pengumuman dari KPUD sebagai pemenang dalam pemilu 2014, karena pesaing utamanya PKB yang menjadi langganan pemenang dalam setiap kali pesta demokrasi, masih berada diurutan kedua, disusul PDIP diurutan ketiga yang dalam pileg kali ini suara PDIP menurun bila dibandingkan dengan Pileg 2009.
Data yang diperoleh Surabaya Pagi menyebutkan partai Demokrat masih diurutan teratas dengan perolehan suara sejumlah 147.797, disusul PKB diurutan kedua dengan perolehan 132.419, dan PDIP berada diurutan ketiga dengan perolehan 117.217 suara.
Meski Demokrat unggul suara, tapi dalam perolehan kursi DPRD Demokrat harus mengakui keunggulan PKB yang mendapatkan 10 kursi, sedangkan Demokrat memperoleh 9 kursi, akibat kelebihan suaranya di setiap dapil besar sehingga harus terbuang.Sementara PDIP hanya mendapatkan 8 kursi, turun dua kursi dari pileg 2009 lalu.
Posisi ke empat menjadi milik PAN dengan 89.013 suara, perolehan suara dan kursi PAN berkurang dua dan hanya mendapatkan 6 kursi di DPRD, selanjutnya Golkar berada diurutan ke lima dengan perolehan suara 72.067 dengan perolehan kursinya tetap seperti pada pileg 2009 lalu.
Kemudian partai Gerindra memperoleh 52.847 suara mendapatkan 4 kursi, disusul Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang dalam pileg 2009 lalu hanya mengantarkan satu wakilnya di DPRD, namun dalam pileg kali ini PPP mengantarkan 4 kursi di dewan dengan perolehan suara 32.624.
Partai Hanura memperoleh 30.358 suara dan berhasil mendapatkan 2 kursi, dan PKS hanya mendapatkan satu kursi di DPRD dengan perolehan suara 26.235.
Ketiga ketua parpol baik Demokrat, PKB dan PDIP dihubungi terpisah, tidak menampik adanya data yang tersebar dikalangan awak media tersebut. "Kalau jumlah suaranya memang seperti itu, tapi untuk kursinya kita masih berharap ada penambahan menjadi 10 kursi sambil menunggu pengumuman KPUD," kata Debby Kurniawan ketua DPC Demokrat Lamongan.
Makin Abbas ketua DPC PKB Lamongan mengiyahkan perolehan kursi DPRD dari partai besutanya mendapatkan 10 kursi. "Yang saya dengar seperti itu, tapi kita tetap menunggu pengumuman dari KPUD," katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Sa'im, hanya saja ia masih menunggu pengumuman resmi dari KPUD. "Infonya seperti itu, dan di internal partai PDIP penghitungan masih berjalan," terangnya. (sbp/gus)
Update informasi anda mengenai Kabupaten Lamongan hanya di Kabarlamongan.com, Portal Berita Lamongan Terkini.
Bahkan Demokrat tinggal menunggu kepastian pengumuman dari KPUD sebagai pemenang dalam pemilu 2014, karena pesaing utamanya PKB yang menjadi langganan pemenang dalam setiap kali pesta demokrasi, masih berada diurutan kedua, disusul PDIP diurutan ketiga yang dalam pileg kali ini suara PDIP menurun bila dibandingkan dengan Pileg 2009.
Data yang diperoleh Surabaya Pagi menyebutkan partai Demokrat masih diurutan teratas dengan perolehan suara sejumlah 147.797, disusul PKB diurutan kedua dengan perolehan 132.419, dan PDIP berada diurutan ketiga dengan perolehan 117.217 suara.
Meski Demokrat unggul suara, tapi dalam perolehan kursi DPRD Demokrat harus mengakui keunggulan PKB yang mendapatkan 10 kursi, sedangkan Demokrat memperoleh 9 kursi, akibat kelebihan suaranya di setiap dapil besar sehingga harus terbuang.Sementara PDIP hanya mendapatkan 8 kursi, turun dua kursi dari pileg 2009 lalu.
Posisi ke empat menjadi milik PAN dengan 89.013 suara, perolehan suara dan kursi PAN berkurang dua dan hanya mendapatkan 6 kursi di DPRD, selanjutnya Golkar berada diurutan ke lima dengan perolehan suara 72.067 dengan perolehan kursinya tetap seperti pada pileg 2009 lalu.
Kemudian partai Gerindra memperoleh 52.847 suara mendapatkan 4 kursi, disusul Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang dalam pileg 2009 lalu hanya mengantarkan satu wakilnya di DPRD, namun dalam pileg kali ini PPP mengantarkan 4 kursi di dewan dengan perolehan suara 32.624.
Partai Hanura memperoleh 30.358 suara dan berhasil mendapatkan 2 kursi, dan PKS hanya mendapatkan satu kursi di DPRD dengan perolehan suara 26.235.
Ketiga ketua parpol baik Demokrat, PKB dan PDIP dihubungi terpisah, tidak menampik adanya data yang tersebar dikalangan awak media tersebut. "Kalau jumlah suaranya memang seperti itu, tapi untuk kursinya kita masih berharap ada penambahan menjadi 10 kursi sambil menunggu pengumuman KPUD," kata Debby Kurniawan ketua DPC Demokrat Lamongan.
Makin Abbas ketua DPC PKB Lamongan mengiyahkan perolehan kursi DPRD dari partai besutanya mendapatkan 10 kursi. "Yang saya dengar seperti itu, tapi kita tetap menunggu pengumuman dari KPUD," katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Sa'im, hanya saja ia masih menunggu pengumuman resmi dari KPUD. "Infonya seperti itu, dan di internal partai PDIP penghitungan masih berjalan," terangnya. (sbp/gus)
Update informasi anda mengenai Kabupaten Lamongan hanya di Kabarlamongan.com, Portal Berita Lamongan Terkini.
Sabtu, 12 April 2014
Read more...
PPL Tak Diberi Formulir C1, Panwaskab Hentikan Rekap Suara di Balun
Kabarlamongan.com : Turi - Problematika penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif di Lamongan kembali bermunculan, setelah sebelumnya terdapat kasus seorang yang nekad mencoblos selama dua kali, kali ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten (Panwaskab) Lamongan harus menghentikan proses Rekapitulasi Suara di Desa Balun, Kecamatan Turi. Dihentikannya proses rekapitulasi ini karena formulir C1 hasil penghitungan suara di TPS tidak dibagikan kepada pengawas pemilu lapangan (PPL) yang bertugas di TPS.
Ketua Panwaskab Lamongan Toni Wijaya membenarkan kalau ada salah satu desa di Lamongan yang proses pelaksanaan rekapitulasinya terpaksa dihentikan karena Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sebagai kepanjangan tangan Panwas ternyata tidak diberi salinan C 1nya. “Padahal seharusnya form C1 ini diserahkan kepada PPL kami. Karena itu Proses rekap harusnya hari ini terpaksa kami hentikan," bebernya, Kamis (10/4/2014).
Di Desa Balun sendiri setidaknya terdapat 16 TPS dengan jumlah pemilih mencapai 3914 orang yang tercantum dalam DPT. Sesuai aturan yang ada.
"Seharusnya form C1 tersebut diserahkan ke saksi dan PPL tetapi kenyataannya form C1 tersebut tidak diserahkan dan PPL hanya menerima 1 salinan C1 saja dari 16 TPS di Desa Balun. "Sampai saat ini PPL baru menerima 15 salinan C1," tegasnya. (ris/ding)
Update Informasi Seputar Kabupaten Lamongan Hanya di Kabarlamongan.com, Portal Berita Lamongan Terkini.
Ketua Panwaskab Lamongan Toni Wijaya membenarkan kalau ada salah satu desa di Lamongan yang proses pelaksanaan rekapitulasinya terpaksa dihentikan karena Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sebagai kepanjangan tangan Panwas ternyata tidak diberi salinan C 1nya. “Padahal seharusnya form C1 ini diserahkan kepada PPL kami. Karena itu Proses rekap harusnya hari ini terpaksa kami hentikan," bebernya, Kamis (10/4/2014).
Di Desa Balun sendiri setidaknya terdapat 16 TPS dengan jumlah pemilih mencapai 3914 orang yang tercantum dalam DPT. Sesuai aturan yang ada.
"Seharusnya form C1 tersebut diserahkan ke saksi dan PPL tetapi kenyataannya form C1 tersebut tidak diserahkan dan PPL hanya menerima 1 salinan C1 saja dari 16 TPS di Desa Balun. "Sampai saat ini PPL baru menerima 15 salinan C1," tegasnya. (ris/ding)
Update Informasi Seputar Kabupaten Lamongan Hanya di Kabarlamongan.com, Portal Berita Lamongan Terkini.
Jumat, 11 April 2014
Read more...
Sementara Demokrat Ungguli PKB dan PDI P di Lamongan
Kabarlamongan.com : Lamongan - Meski Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lamongan belum mengumumkan secara resmi perolehan suara Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), namun dari hasil penghitungan sementara yang masuk di panitia Desk Pemkab Lamongan menyebutknan bahwa Partai Demokrat hingga Kamis (10/4) pukul 11.00 Wib sukses mengungguli PKB dan PDI Perjuangan.
Seperti yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Infokom Moh Zamroni menyebutkan, kalau suara yang masuk ke Desk Pileg yang bertempat di kantor KPDE tersebut, partai dengan gambar bintang tiga mercy ini mendapatkan 50.726 suara, disusul urutan ketiga Partai Kembangkitan Bangsa (PKB) 45.668, dan urutan ketiga ditempati oleh PDIP dengan jumlah 35.450 suara.
Sedangkan diurutan ke empat diduduki PAN dengan perolehan 28.216 suara, diurutan berikutnya ada Gerindra 20.193 suara, Golkar 20.110 suara, Hanura 12.289, PPP 10.289, PKS 8.614, Nasdem 6.255, dan PBB 1.186, serta PKPI mendapatkan 294 suara."Suara yang masuk ke pantia Desk baru 20 persen, dan kemungkinan bergeseran partai masih cukup terbuka," katanya.
Rekapitulasi penghitungan suara di Desa Balun Kecamatan Turi terpaksa dihentikan pihak Panitia Pengawas Pemilu ( Panwaslu) Lamongan.Dihentikannya proses rekapitulasi ini karena formulir C1 hasil penghitungan suara di TPS tidak dibagikan kepada pengawas lapangan yang bertugas di TPS.
Sementara itu, sejumlah persoalan pelaksanaan pemungutan suara di Lamongan terus terjadi. Mulai dari nyobolos dua kali, surat suara tertukar hingga penghentian rekapitulasi suara di Desa Balun Kec Turi, lantaran Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sebagai kepanjangan tangan Panawascam dan Panwaskab tidak diberi salinan C 1nya.
Padahal seharusnya form C1 ini diserahkan kepada PPL. Karena itu Proses rekap harusnya hari ini terpaksa dihentikan dengan waktu yang belum ditentukan."Untuk rekapitulasi sementara ini kita hentikan," kata Tony dihadapan awak media.
Dijelaskan olehnya, di Desa Balun sendiri setidaknya terdapat 16 TPS dengan jumlah pemilih mencapai 3.914 orang yang tercantum dalam DPT. Sesuai aturan yang ada lanjutnya,, seharusnya form C1 tersebut diserahkan ke saksi dan PPL tetapi kenyataannya form C1 tersebut tidak diserahkan dan PPL hanya menerima 1 salinan C1 saja dari 16 TPS di Desa Balun.Meski belum ada lembaga resmi yang mengumumkan peserta pemilihan legislatif (pileg) di Lamongan, namun dari hitungan sementara yang masuk ke panitia Desk Pemkab menyebutkan, kalau partai Demokrat hingga Kamis (10/4) pukul 11.00 unggul dibandingkan PKB dan PDIP.
Seperti yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Infokom Moh Zamroni menyebutkan, kalau suara yang masuk ke Desk Pileg yang bertempat di kantor KPDE tersebut, partai dengan gambar bintang tiga mercy ini mendapatkan 50.726 suara, disusul urutan ketiga Partai Kembangkitan Bangsa (PKB) 45.668, dan urutan ketiga ditempati oleh PDIP dengan jumlah 35.450 suara.
Sedangkan diurutan ke empat diduduki PAN dengan perolehan 28.216 suara, diurutan berikutnya ada Gerindra 20.193 suara, Golkar 20.110 suara, Hanura 12.289, PPP 10.289, PKS 8.614, Nasdem 6.255, dan PBB 1.186, serta PKPI mendapatkan 294 suara."Suara yang masuk ke pantia Desk baru 20 persen, dan kemungkinan bergeseran partai masih cukup terbuka," katanya.
Rekapitulasi penghitungan suara di Desa Balun Kecamatan Turi terpaksa dihentikan pihak Panitia Pengawas Pemilu ( Panwaslu) Lamongan.Dihentikannya proses rekapitulasi ini karena formulir C1 hasil penghitungan suara di TPS tidak dibagikan kepada pengawas lapangan yang bertugas di TPS.
Sementara itu, sejumlah persoalan pelaksanaan pemungutan suara di Lamongan terus terjadi. Mulai dari nyobolos dua kali, surat suara tertukar hingga penghentian rekapitulasi suara di Desa Balun Kec Turi, lantaran Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sebagai kepanjangan tangan Panawascam dan Panwaskab tidak diberi salinan C 1nya.
Padahal seharusnya form C1 ini diserahkan kepada PPL. Karena itu Proses rekap harusnya hari ini terpaksa dihentikan dengan waktu yang belum ditentukan."Untuk rekapitulasi sementara ini kita hentikan," kata Tony dihadapan awak media.
Dijelaskan olehnya, di Desa Balun sendiri setidaknya terdapat 16 TPS dengan jumlah pemilih mencapai 3.914 orang yang tercantum dalam DPT. Sesuai aturan yang ada lanjutnya,, seharusnya form C1 tersebut diserahkan ke saksi dan PPL tetapi kenyataannya form C1 tersebut tidak diserahkan dan PPL hanya menerima 1 salinan C1 saja dari 16 TPS di Desa Balun. (sbp/gus)
Update Informasi Seputar Kabupaten Lamongan Hanya di Kabarlamongan.com, Portal Berita Lamongan Terkini.
Seperti yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Infokom Moh Zamroni menyebutkan, kalau suara yang masuk ke Desk Pileg yang bertempat di kantor KPDE tersebut, partai dengan gambar bintang tiga mercy ini mendapatkan 50.726 suara, disusul urutan ketiga Partai Kembangkitan Bangsa (PKB) 45.668, dan urutan ketiga ditempati oleh PDIP dengan jumlah 35.450 suara.
Sedangkan diurutan ke empat diduduki PAN dengan perolehan 28.216 suara, diurutan berikutnya ada Gerindra 20.193 suara, Golkar 20.110 suara, Hanura 12.289, PPP 10.289, PKS 8.614, Nasdem 6.255, dan PBB 1.186, serta PKPI mendapatkan 294 suara."Suara yang masuk ke pantia Desk baru 20 persen, dan kemungkinan bergeseran partai masih cukup terbuka," katanya.
Rekapitulasi penghitungan suara di Desa Balun Kecamatan Turi terpaksa dihentikan pihak Panitia Pengawas Pemilu ( Panwaslu) Lamongan.Dihentikannya proses rekapitulasi ini karena formulir C1 hasil penghitungan suara di TPS tidak dibagikan kepada pengawas lapangan yang bertugas di TPS.
Sementara itu, sejumlah persoalan pelaksanaan pemungutan suara di Lamongan terus terjadi. Mulai dari nyobolos dua kali, surat suara tertukar hingga penghentian rekapitulasi suara di Desa Balun Kec Turi, lantaran Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sebagai kepanjangan tangan Panawascam dan Panwaskab tidak diberi salinan C 1nya.
Padahal seharusnya form C1 ini diserahkan kepada PPL. Karena itu Proses rekap harusnya hari ini terpaksa dihentikan dengan waktu yang belum ditentukan."Untuk rekapitulasi sementara ini kita hentikan," kata Tony dihadapan awak media.
Dijelaskan olehnya, di Desa Balun sendiri setidaknya terdapat 16 TPS dengan jumlah pemilih mencapai 3.914 orang yang tercantum dalam DPT. Sesuai aturan yang ada lanjutnya,, seharusnya form C1 tersebut diserahkan ke saksi dan PPL tetapi kenyataannya form C1 tersebut tidak diserahkan dan PPL hanya menerima 1 salinan C1 saja dari 16 TPS di Desa Balun.Meski belum ada lembaga resmi yang mengumumkan peserta pemilihan legislatif (pileg) di Lamongan, namun dari hitungan sementara yang masuk ke panitia Desk Pemkab menyebutkan, kalau partai Demokrat hingga Kamis (10/4) pukul 11.00 unggul dibandingkan PKB dan PDIP.
Seperti yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Infokom Moh Zamroni menyebutkan, kalau suara yang masuk ke Desk Pileg yang bertempat di kantor KPDE tersebut, partai dengan gambar bintang tiga mercy ini mendapatkan 50.726 suara, disusul urutan ketiga Partai Kembangkitan Bangsa (PKB) 45.668, dan urutan ketiga ditempati oleh PDIP dengan jumlah 35.450 suara.
Sedangkan diurutan ke empat diduduki PAN dengan perolehan 28.216 suara, diurutan berikutnya ada Gerindra 20.193 suara, Golkar 20.110 suara, Hanura 12.289, PPP 10.289, PKS 8.614, Nasdem 6.255, dan PBB 1.186, serta PKPI mendapatkan 294 suara."Suara yang masuk ke pantia Desk baru 20 persen, dan kemungkinan bergeseran partai masih cukup terbuka," katanya.
Rekapitulasi penghitungan suara di Desa Balun Kecamatan Turi terpaksa dihentikan pihak Panitia Pengawas Pemilu ( Panwaslu) Lamongan.Dihentikannya proses rekapitulasi ini karena formulir C1 hasil penghitungan suara di TPS tidak dibagikan kepada pengawas lapangan yang bertugas di TPS.
Sementara itu, sejumlah persoalan pelaksanaan pemungutan suara di Lamongan terus terjadi. Mulai dari nyobolos dua kali, surat suara tertukar hingga penghentian rekapitulasi suara di Desa Balun Kec Turi, lantaran Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sebagai kepanjangan tangan Panawascam dan Panwaskab tidak diberi salinan C 1nya.
Padahal seharusnya form C1 ini diserahkan kepada PPL. Karena itu Proses rekap harusnya hari ini terpaksa dihentikan dengan waktu yang belum ditentukan."Untuk rekapitulasi sementara ini kita hentikan," kata Tony dihadapan awak media.
Dijelaskan olehnya, di Desa Balun sendiri setidaknya terdapat 16 TPS dengan jumlah pemilih mencapai 3.914 orang yang tercantum dalam DPT. Sesuai aturan yang ada lanjutnya,, seharusnya form C1 tersebut diserahkan ke saksi dan PPL tetapi kenyataannya form C1 tersebut tidak diserahkan dan PPL hanya menerima 1 salinan C1 saja dari 16 TPS di Desa Balun. (sbp/gus)
Update Informasi Seputar Kabupaten Lamongan Hanya di Kabarlamongan.com, Portal Berita Lamongan Terkini.
Tahun Ini, 5,9 M Untuk Rehab Balai Desa
Kabarlamongan.com : Lamongan - Tampaknya penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif membuat Kepala Desa maupun penyelenggara pemilu di tingkatan desa kalang-kabut. Pasalnya pihaknya tidak memiliki tempat yang layak untuk menyimpan logistik Pemilu. Kantor desa yang biasanya bisa digunakan pun kondisinya rusak parah.
Akibatnya, rata-rata logistik Pemilu terpaksa disimpan di rumah Kades masing-masing. Sekalipun untuk itu dikerahkan aparat keamanan untuk menjaganya.
Beberapa Kades yang dihubungi mengaku merasa menyandang beban berat untuk mengamankan logistik Pemilu. Seharusnya semua berkas dan perangkat Pemilu disimpan di kantor desa, namun kondisi kantor desa yang rusak parah tidak memungkinkan untuk ditempati.
“Kantor desa rusak, akhirnya diputuskan logistik pemilu ditempatkan di rumah kades, “ ujar Kades Trosono, Sutrisno, Kamis (10/4/2014).
Berbeda dengan Desa Datinawong, Kecamatan Babat. Karena kantor desa tidak bisa ditempati logistik Pemilu, akhirnya Kades memutuskan logistik Pemilu langsung dikirim ke rumah kepala dusun (Kadus) di tiga dusun yang ada. Dari rumah kadus kemudian didistribusikan ke TPS.
“Setelah Pemilu selesai, rasanya plong sekali. Tidak terbebani lagi masalah pengamanan logistik pemilu, “ ujar Kades Datinawong, Mudhakir.
Kepala Bagian Pemdes Lamongan, Jarwito, saat dimintai konfirmasi membenarkan masih banyak kantor desa dan pendopo di Kabupaten Lamongan dalam kondisi rusak.
“Tingkat kerusakannya beragam, dari rusak biasa hingga rusak parah,” ujarnya.
Menurutnya, setiap tahun Pemkab selalu menganggarkan bantuan rehab kantor desa untuk 462 desa di Kabupaten Lamongan. Bantuan yang diberikan senilai Rp40 juta-Rp70 juta.
“Tahun ini kantor desa yang akan direhab sebanyak 117 kantor desa. Total dananya sebesar Rp5,97 miliar, “ terang Jarwito. (sbu/gus)
Update informasi di Kabupaten Lamongan hanya di Kabarlamongan.com, Berita Lamongan Terkini
Akibatnya, rata-rata logistik Pemilu terpaksa disimpan di rumah Kades masing-masing. Sekalipun untuk itu dikerahkan aparat keamanan untuk menjaganya.
Beberapa Kades yang dihubungi mengaku merasa menyandang beban berat untuk mengamankan logistik Pemilu. Seharusnya semua berkas dan perangkat Pemilu disimpan di kantor desa, namun kondisi kantor desa yang rusak parah tidak memungkinkan untuk ditempati.
“Kantor desa rusak, akhirnya diputuskan logistik pemilu ditempatkan di rumah kades, “ ujar Kades Trosono, Sutrisno, Kamis (10/4/2014).
Berbeda dengan Desa Datinawong, Kecamatan Babat. Karena kantor desa tidak bisa ditempati logistik Pemilu, akhirnya Kades memutuskan logistik Pemilu langsung dikirim ke rumah kepala dusun (Kadus) di tiga dusun yang ada. Dari rumah kadus kemudian didistribusikan ke TPS.
“Setelah Pemilu selesai, rasanya plong sekali. Tidak terbebani lagi masalah pengamanan logistik pemilu, “ ujar Kades Datinawong, Mudhakir.
Kepala Bagian Pemdes Lamongan, Jarwito, saat dimintai konfirmasi membenarkan masih banyak kantor desa dan pendopo di Kabupaten Lamongan dalam kondisi rusak.
“Tingkat kerusakannya beragam, dari rusak biasa hingga rusak parah,” ujarnya.
Menurutnya, setiap tahun Pemkab selalu menganggarkan bantuan rehab kantor desa untuk 462 desa di Kabupaten Lamongan. Bantuan yang diberikan senilai Rp40 juta-Rp70 juta.
“Tahun ini kantor desa yang akan direhab sebanyak 117 kantor desa. Total dananya sebesar Rp5,97 miliar, “ terang Jarwito. (sbu/gus)
Update informasi di Kabupaten Lamongan hanya di Kabarlamongan.com, Berita Lamongan Terkini
Warga Plosowahyu Nekad Nyoblos Dua Kali
Kabarlamongan.com : Lamongan - Aneh-aneh saja tindakan orang ini. Orang ini nekad kedapatan mencoblos sebanyak dua kali. Akibatnya pria asal Desa Plosowahyu tersebut terancam hukuman.
Anggota panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Lamongan, Mustakim membenarkan adanya temuan tersebut. Mustakim mengatakan, warga yang kedapatan mencoblos 2 kali di Desa Plosowahyu, Kecamatan Kota yakni, Hermanto (46) warga setempat.
Dijelaskan Mustakim, dua TPS itu masih berada di satu desa. Hermanto pertama kalinya mencoblos di TPS 5 Desa Plosowahyu, sesuai nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan di TPS 3 menggunakan tanda pengenal KTP.
"Di tempat ini yang bersangkutan menggunakan KTP dimana yang bersangkutan sebagai saksi salah satu parpol," tuturnya.
Tindakan mencoblos 2 kali ini, menurut Mustakim, bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana pemilu. Dari keterangan sejumlah saksi yang digali panwaslu, terang Mustakim, ada indikasi yang bersangkutan sengaja mencoblos 2 kali. Pihaknya berencana akan mengagendakan kasus ini ke penegakan hukum terpadu (Gakumdu).
"Karena hanya ada 1 orang yang terindikasi mencoblos 2 kali kami tidak merekomendasikan untuk mencoblos ulang," tambahnya.
Selain penemuan 2 kali pencoblosan, pihaknya juga menemukan ajakan berkampanye di luar jadwal dan mobilisasi massa untuk memilih calon tertentu. Temuan panwaslu Lamongan ini berupa ajakan memilih calon anggota legislatif tertentu melalui SMS.
Isi SMS yang dikirimkan kepala dinas di Lamongan itu berbunyi: "Assalamu'alaikum, Insya Alloh amanah dan barokah Pemilu 9 April 2014 DPRD Lamongan mohon berkenan pilih coblos Demokrat no 5 SITI MASKAMAH MURSYID SE; pengalaman 20 thn lebih berperan aktif diberbagai organisasi sosial ekonomi: PKK, Dharma wanita, Pengajian Al-Hidayah, Kopwan Unggulan dsb; semoga Alloh SWT membalas jasa kebaikan Bapak-Ibu sekalian, matursuwun(y)". (dtk/gus)
Update terus informasi Kabupaten Lamongan hanya di Kabarlamongan.com, Berita Lamongan Terkini
Anggota panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Lamongan, Mustakim membenarkan adanya temuan tersebut. Mustakim mengatakan, warga yang kedapatan mencoblos 2 kali di Desa Plosowahyu, Kecamatan Kota yakni, Hermanto (46) warga setempat.
Dijelaskan Mustakim, dua TPS itu masih berada di satu desa. Hermanto pertama kalinya mencoblos di TPS 5 Desa Plosowahyu, sesuai nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan di TPS 3 menggunakan tanda pengenal KTP.
"Di tempat ini yang bersangkutan menggunakan KTP dimana yang bersangkutan sebagai saksi salah satu parpol," tuturnya.
Tindakan mencoblos 2 kali ini, menurut Mustakim, bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana pemilu. Dari keterangan sejumlah saksi yang digali panwaslu, terang Mustakim, ada indikasi yang bersangkutan sengaja mencoblos 2 kali. Pihaknya berencana akan mengagendakan kasus ini ke penegakan hukum terpadu (Gakumdu).
"Karena hanya ada 1 orang yang terindikasi mencoblos 2 kali kami tidak merekomendasikan untuk mencoblos ulang," tambahnya.
Selain penemuan 2 kali pencoblosan, pihaknya juga menemukan ajakan berkampanye di luar jadwal dan mobilisasi massa untuk memilih calon tertentu. Temuan panwaslu Lamongan ini berupa ajakan memilih calon anggota legislatif tertentu melalui SMS.
Isi SMS yang dikirimkan kepala dinas di Lamongan itu berbunyi: "Assalamu'alaikum, Insya Alloh amanah dan barokah Pemilu 9 April 2014 DPRD Lamongan mohon berkenan pilih coblos Demokrat no 5 SITI MASKAMAH MURSYID SE; pengalaman 20 thn lebih berperan aktif diberbagai organisasi sosial ekonomi: PKK, Dharma wanita, Pengajian Al-Hidayah, Kopwan Unggulan dsb; semoga Alloh SWT membalas jasa kebaikan Bapak-Ibu sekalian, matursuwun(y)". (dtk/gus)
Update terus informasi Kabupaten Lamongan hanya di Kabarlamongan.com, Berita Lamongan Terkini
Kamis, 10 April 2014
Read more...
Ajak Dukungan Caleg Lewat SMS, Kadispenda Dipanggil Panwas
Kabarlamongan.com : Lamongan - Lagi-lagi oknum pejabat kembali harus berurusan dengan panitia pengawas pemilihan umum (panwas) kabupaten Lamongan. Tersebut akibat tindakannya yang mengarah pada tindak pidana pelanggaran pemilu, dengan dugaan melakukan mobilisasi massa dan kampanye di luar jadwal.
Bila sebelumnya terdapat nama Kadis Dinsosnakertrans dan camat Paciran, kali ini Kadispenda yang harus berurusan dengan Panwaslu, atas tindaknya yang mengirim SMS dukungan untuk memilih salah satu caleg pada saat pencoblosan pada pagi hari, sesaat akan dilakukan pencoblosan Rabu (9/4).
Karena tindakannya itu, hari ini rencananya Panwaslu Kabupaten Lamongan akan memanggil yang bersangkutan, untuk dimintai klarifiksi atas beredarnya kiriman SMS dan mobilisasi pemilih disaat masyarakat akan menentukan pilihanya.
"Besok (hari ini red) Pak Kadispenda akan kita datangkan untuk kita mintai klarifikasi, dan kalau dari hasil klarifikasi memang benar kita akan rekomendasikan ke Gakkumdu untuk ditindak sesuai dengan UU No 8 tahun 2012 tentang pemilu," kata Mustakim Khoiron Komisioner Panwaslu Devisi Penindakan
Dikatakannya, sebelumnya lembaganya menemukan ada seorang pejabat PNS Lamongan yang mengirimkan SMS ke sejumlah staf dan pegawai PNS di lingkungan birokrasi Pemkab Lamongan, dan relasi dan kolega. Isinya tentang ajakan untuk mencoblos salah satu caleg yang kebetulan istrinya sendiri.
Dijelaskannya, pejabat PNS yang mengirimkan SMS dukungan itu diketahui bernama Mursid yang masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lamongan. Dia menyayangkan, tindakan itu masih juga dilakukan meski pejabat tersebut sudah sering kali diingatkan. "Sebelumnya sudah pernah kita ingatkan tapi pejabat ini masih bandel. Lebih parahnya lagi SMS itu dikirimkan pagi hari sebelum pencoblosan," tegasnya.
Terpisah, Mursid saat dihubungi mengaku bahwa SMS itu hanya sekedar memohon dukungan dan doa restu. Dia menganggap hal itu wajar karena dia sebagai suami yang istrinya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. "Memang itu SMS dari saya. Kan wajar seorang suami memberi dukungan pada istri, yang salah dari sms itu apa," ucapnya saat dihubungi via seluler.
Berikut isi SMS yang beredar dan telah disita Panwas : 'Assalamu'alaikum, Insya Alloh amanah dan barokah Pemilu 9 April 2014 DPRD Lamongan mohon berkenan pilih coblos Demokrat no 5 SITI MASKAMAH MURSYID, SE; pengalaman 20 thn lebih berperan aktif diberbagai organisasi sosial ekonomi : PKK, Dharma wanita, Pengajian Al-Hidayah, Kopwan Unggulan dsb; semoga Alloh SWT membalas jasa kebaikan Bapak-Ibu sekalian, matursuwun'.(sbp/gus)
Update terus informasi Kabupaten Lamongan hanya di Kabarlamongan.com, Berita Lamongan Terkini
Bila sebelumnya terdapat nama Kadis Dinsosnakertrans dan camat Paciran, kali ini Kadispenda yang harus berurusan dengan Panwaslu, atas tindaknya yang mengirim SMS dukungan untuk memilih salah satu caleg pada saat pencoblosan pada pagi hari, sesaat akan dilakukan pencoblosan Rabu (9/4).
Karena tindakannya itu, hari ini rencananya Panwaslu Kabupaten Lamongan akan memanggil yang bersangkutan, untuk dimintai klarifiksi atas beredarnya kiriman SMS dan mobilisasi pemilih disaat masyarakat akan menentukan pilihanya.
"Besok (hari ini red) Pak Kadispenda akan kita datangkan untuk kita mintai klarifikasi, dan kalau dari hasil klarifikasi memang benar kita akan rekomendasikan ke Gakkumdu untuk ditindak sesuai dengan UU No 8 tahun 2012 tentang pemilu," kata Mustakim Khoiron Komisioner Panwaslu Devisi Penindakan
Dikatakannya, sebelumnya lembaganya menemukan ada seorang pejabat PNS Lamongan yang mengirimkan SMS ke sejumlah staf dan pegawai PNS di lingkungan birokrasi Pemkab Lamongan, dan relasi dan kolega. Isinya tentang ajakan untuk mencoblos salah satu caleg yang kebetulan istrinya sendiri.
Dijelaskannya, pejabat PNS yang mengirimkan SMS dukungan itu diketahui bernama Mursid yang masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lamongan. Dia menyayangkan, tindakan itu masih juga dilakukan meski pejabat tersebut sudah sering kali diingatkan. "Sebelumnya sudah pernah kita ingatkan tapi pejabat ini masih bandel. Lebih parahnya lagi SMS itu dikirimkan pagi hari sebelum pencoblosan," tegasnya.
Terpisah, Mursid saat dihubungi mengaku bahwa SMS itu hanya sekedar memohon dukungan dan doa restu. Dia menganggap hal itu wajar karena dia sebagai suami yang istrinya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. "Memang itu SMS dari saya. Kan wajar seorang suami memberi dukungan pada istri, yang salah dari sms itu apa," ucapnya saat dihubungi via seluler.
Berikut isi SMS yang beredar dan telah disita Panwas : 'Assalamu'alaikum, Insya Alloh amanah dan barokah Pemilu 9 April 2014 DPRD Lamongan mohon berkenan pilih coblos Demokrat no 5 SITI MASKAMAH MURSYID, SE; pengalaman 20 thn lebih berperan aktif diberbagai organisasi sosial ekonomi : PKK, Dharma wanita, Pengajian Al-Hidayah, Kopwan Unggulan dsb; semoga Alloh SWT membalas jasa kebaikan Bapak-Ibu sekalian, matursuwun'.(sbp/gus)
Update terus informasi Kabupaten Lamongan hanya di Kabarlamongan.com, Berita Lamongan Terkini
Coblosan di LP Antusias, Pasien RSI NU Ditolak PPS
Kabarlamongan.com : Lamongan - Proses pesta demokrasi di Lamongan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan (LP) berjalan cukup antusias. warga binaan LP tampak semangat untuk melakukan pemilihan anggota legislatif tersebut meski dalam pengawasan dan karantina, Rabu (9/4).
Mereka berbondong-bondong menggunakan hak pilihnya di TPS 15. Dari 342 peghuni lapas, 116 diantaranya tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang menggunakan hak pilihnya hanya sejumlah 58 narapidana dari berbagai kasus.
Namun ada yang berbeda dalam pencoblosan di Lamongan, pasien rawat inap di Rumah Sakit Nasrul Ummah (RSI NU) dilarang mencoblos oleh petugas PPS, karena tidak membawa surat A5 pindah coblos dari tempat asal mereka. Padahal KPUD sudah menginstruksikan kepada panitia PPS, untuk menerima bila pasien sakit mencoblos dengan menggunakan kartu identitas KTP.
Pemandangan ini berbeda dengan yang terjadi di RSUD dr. Seogiri dan RSIM, pasien diizinkan mencoblos dengan hanya menunjukkan KTP.Karuan saja atas peristiwa tersebut KPUD mencak-mencak kepada KPPS, karena dianggap petugas KPPS dan PPS tidak memahami aturan yang sudah disampaikan sebelumnya.
Peristiwa tidak biasaanya ini terjadi pada pukul 12.30, rombongan petugas PPS dan KPPS, termasuk Lurah Sidokumpul dan Ketua PPS Sidokumpul Abdul Rahman, datang ke RSI NU di Jl. Merpati dengan membawa 20 lembar surat suara dan sebuah kotak suara. Ada petugas TNI yang ikut mengamankan dan dua saksi parpol, yakni Jati Nur Aini (PKB) dan M. Munir (PAN) yang hadir di RSI tersebut.
Begitu kedatangan petugas PPS dan KPPS dari TPS 4 dan TPS 9 Sidokumpul, petugas RS, Lia, mengizinkan meraka untuk mendatangi setiap ruang perawatan. Satu persatu pasien didatangi, termasuk di ruang bersalin dan ruang vip di lantai II. Tapi, begitu ditanya kartu A5 dan tidak ada yang membawa, para pasien itu tidak diizinkan mencoblos.
"Kalau tidak ada kartu A5, tidak boleh. KTP saja tidak boleh. Ini penjelasan dari KPU sendiri. Saya tidak berani mengizinkan, dan sampai sekarang saya belum mendapat penjelasan itu. Sehingga, saya tetap menggunakan pedoman lama. Kalau tidak ada A5, tidak boleh mencoblos. Saya tidak berani membuat aturan sendiri,"ujarnya.
Ketua KPUD Khoirul Huda saat dikonfirmasi terpisah menegaskan pasien yang tengah dirawat di rumah sakit, hanya cukup menggunakan KTP untuk mencoblos. "Kalau teryata di RSI NU masih para pasien ditolak mencoblos, berarti petugas PPS dan KPPS nya tidak memahami apa yang sudah disosialisasikan," keluh Huda.
Yang tidak boleh mencoblos dengan menggunakan A5 tersebut, adalah paramedis, kalau pasien tidak harus menunjukkan A5, hanya cukup menunjukan KTP. "Ini yang kurang dipahami oleh petugas PPS," ungkapnya. (sbp/gus)
Mereka berbondong-bondong menggunakan hak pilihnya di TPS 15. Dari 342 peghuni lapas, 116 diantaranya tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang menggunakan hak pilihnya hanya sejumlah 58 narapidana dari berbagai kasus.
Namun ada yang berbeda dalam pencoblosan di Lamongan, pasien rawat inap di Rumah Sakit Nasrul Ummah (RSI NU) dilarang mencoblos oleh petugas PPS, karena tidak membawa surat A5 pindah coblos dari tempat asal mereka. Padahal KPUD sudah menginstruksikan kepada panitia PPS, untuk menerima bila pasien sakit mencoblos dengan menggunakan kartu identitas KTP.
Pemandangan ini berbeda dengan yang terjadi di RSUD dr. Seogiri dan RSIM, pasien diizinkan mencoblos dengan hanya menunjukkan KTP.Karuan saja atas peristiwa tersebut KPUD mencak-mencak kepada KPPS, karena dianggap petugas KPPS dan PPS tidak memahami aturan yang sudah disampaikan sebelumnya.
Peristiwa tidak biasaanya ini terjadi pada pukul 12.30, rombongan petugas PPS dan KPPS, termasuk Lurah Sidokumpul dan Ketua PPS Sidokumpul Abdul Rahman, datang ke RSI NU di Jl. Merpati dengan membawa 20 lembar surat suara dan sebuah kotak suara. Ada petugas TNI yang ikut mengamankan dan dua saksi parpol, yakni Jati Nur Aini (PKB) dan M. Munir (PAN) yang hadir di RSI tersebut.
Begitu kedatangan petugas PPS dan KPPS dari TPS 4 dan TPS 9 Sidokumpul, petugas RS, Lia, mengizinkan meraka untuk mendatangi setiap ruang perawatan. Satu persatu pasien didatangi, termasuk di ruang bersalin dan ruang vip di lantai II. Tapi, begitu ditanya kartu A5 dan tidak ada yang membawa, para pasien itu tidak diizinkan mencoblos.
"Kalau tidak ada kartu A5, tidak boleh. KTP saja tidak boleh. Ini penjelasan dari KPU sendiri. Saya tidak berani mengizinkan, dan sampai sekarang saya belum mendapat penjelasan itu. Sehingga, saya tetap menggunakan pedoman lama. Kalau tidak ada A5, tidak boleh mencoblos. Saya tidak berani membuat aturan sendiri,"ujarnya.
Ketua KPUD Khoirul Huda saat dikonfirmasi terpisah menegaskan pasien yang tengah dirawat di rumah sakit, hanya cukup menggunakan KTP untuk mencoblos. "Kalau teryata di RSI NU masih para pasien ditolak mencoblos, berarti petugas PPS dan KPPS nya tidak memahami apa yang sudah disosialisasikan," keluh Huda.
Yang tidak boleh mencoblos dengan menggunakan A5 tersebut, adalah paramedis, kalau pasien tidak harus menunjukkan A5, hanya cukup menunjukan KTP. "Ini yang kurang dipahami oleh petugas PPS," ungkapnya. (sbp/gus)
MUI Lamongan Tegaskan 3 Hal Dalam Pemilu 2014
Kabarlamongan.com : Lamongan - Kurang dari sehari jelang penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif (pileg), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lamongan mengeluarkan tiga tausiyah kepada umatnya di Kabupaten Lamongan.
Ketua MUI Lamongan, KH. Azis Khoiri meminta kepada seluruh masyarakat Lamongan agar tetap menyalurkan hak pilihnya, memilih wakil rakyat berdasarkan akhlak para calon, dan masyarakat diimbau menghindari money politic.
"Tausyiyah ini diharapkan dapat meminimalkan Golput," ungkapnya, Senin (7/4/2014).
Dia mengharapkan, 3 tausiyah tersebut bisa meminimalkan golput di tiap TPS-TPS di Lamongan.
"MUI berharap agar angka kehadiran di TPS semakin banyak dan warga bisa menggunakan hak-nya dengan baik tanpa terpengaruh hal-hal buruk, termasuk politik uang ataupun juga kampanye hitam atau black campaign," tambahnya.
"Semoga pemilu kali ini mampu memilih wakil rakyat yang benar-benar mampu mengemban amanat masyarakat, amin," harapnya.(dek/gus)
Update Informasi Kabupaten Lamongan Hanya di Kabarlamongan.com, Berita Lamongan Jawa Timur Terkini.
Ketua MUI Lamongan, KH. Azis Khoiri meminta kepada seluruh masyarakat Lamongan agar tetap menyalurkan hak pilihnya, memilih wakil rakyat berdasarkan akhlak para calon, dan masyarakat diimbau menghindari money politic.
"Tausyiyah ini diharapkan dapat meminimalkan Golput," ungkapnya, Senin (7/4/2014).
Dia mengharapkan, 3 tausiyah tersebut bisa meminimalkan golput di tiap TPS-TPS di Lamongan.
"MUI berharap agar angka kehadiran di TPS semakin banyak dan warga bisa menggunakan hak-nya dengan baik tanpa terpengaruh hal-hal buruk, termasuk politik uang ataupun juga kampanye hitam atau black campaign," tambahnya.
"Semoga pemilu kali ini mampu memilih wakil rakyat yang benar-benar mampu mengemban amanat masyarakat, amin," harapnya.(dek/gus)
Update Informasi Kabupaten Lamongan Hanya di Kabarlamongan.com, Berita Lamongan Jawa Timur Terkini.
Selasa, 08 April 2014
Read more...
KPUD Lamongan : PPK dan PPS Harus Jeli Terkait Pemilih Ganda
Kabarlamongan.com : Lamongan - Sejumlah persoalan Pemilihan Umum Legislatif terus bermunculan, padahal penyelenggaraan pesta rakyat lima tahunan tersebut akan berlangsung kurang dari satu hari lagi (besok). Sejumlah persoalan paling menonjol yakni ditemukannya sejumlah pemilih ganda yang mendapatkan undangan untuk mencoblos di dua TPS yang berbeda, dan satu keluarga dalam mencoblos tempatnya diacak dan tidak sama.
Bahkan yang lebih parah lagi, masih adanya TNI/Polri serta orang meninggal mendapatkan undangan untuk mencoblos. Kondisi demikian itu sudah didapati hampir menyeluruh di wilayah Lamongan, karena amburadulnya persiapan pileg potensi masyarakat memilih Golongan Putih (Golput) cukup besar.
Kekacuan adanya undangan ganda untuk mencoblos banyak dijumpai oleh petugas PPS di wilayah Perum Graha Indah Tambakrigadung Kec Tikung Lamongan. Tidak sedikit petugas PPS ini menjumpai adanya surat undangan mencoblos dua kali, kondisi yang demikian ini membuat petugas harus kerja ekstra dan hati-hati dan teliti.
Padahal dari awal dilakukan pendataan, petugas PPS di tingkat Desa/Kelurahan sudah memvalidasinya, salah satunya dari unsur TNI/Polri dan orang meninggal sudah dicoret, tapi dalam DPT masih saja muncul nama-nama tersebut.
"Saya heran, DPT yang diserahkan ke kita masih saja terdapat nama-nama dari TNI/Polri dan orang meninggal, kondisi yang seperti menambah beban pekerjaan kita, apalagi banyak juga pemilih yang mendapatkan panggilan ganda, dan petugas yang menyerahkannya juga tidak sama, data ini semua katanya dari kecamatan,"keluh Agus salah satu petugas PPS.
Bahkan menurut petugas PPS lainya, yang mendapatkan tugas untuk memberikan undangan ke 60-100 pemilih menyebutkan, tidak lebih dari 15 orang yang masuk data ganda, hal itu belum termasuk dari unsur TNI/Polri dan orang meninggal."Panggilan ganda ini juga ada di data anggota PPS lainnya dalam satu TPS, fakta ini yang membuat kami binggung dan harus bekerja ekstra,"keluhanya.
Hal serupa juga pernah terjadi didaerah lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Mustakim Panwas bagian Penindakan ini menyebutkan, di wilayah Kecamatan Pucuk, panitia pengawas kecamatan (Panwascam), saat dilakukan validasi data pemilih sementara menemukan adanya pemilih ganda, dan dari unsur TNI/Polri dan orang meninggal masuk DCS.
Namun setelah direkomendasikan untuk dicoret, namun nama-nama yang disebut sejumlah 600 orang itu hingga saat ini masih masuk DPT."Data DPT memang amburadul kami di Panwas juga sudah merekomendasikan ke KPU terkait nama-nama tersebut dicoret, namun kenyataanya masih seperti ini,"kata Mustakim.
Terpisah Ketua KPUD Lamongan Khoirul Huda membenarkan adanya pemilih yang mendapatkan panggilan ganda. Hal itu bisa terjadi salah satunya Nomer Induk Kependudukan (NIK) tidak sama tapi namanya sama dan alamatnya sama, dan itu muncul di Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Meski demikian pihaknya memastikan pemilih yang mendapatkan panggilan mencoblos ganda, tidak bisa mencoblos dua kali, dan akan tersaring dengan sendirinya, karena sistem tidak memberikan peluang pemilih mencoblos dua kali."Saya sudah perintahkan petugas PPK dan PPS menarik kembali, atau lebih jelih lagi bila ditemukan udangan ganda untuk tidak diberikan begitu saja, harus dicek terlebih dahulu dengan calon pemilih,"pungkasnya. (sbp/gus)
Update Informasi Kabupaten Lamongan Hanya di Kabarlamongan.com, Berita Lamongan Jawa Timur Terkini.
Bahkan yang lebih parah lagi, masih adanya TNI/Polri serta orang meninggal mendapatkan undangan untuk mencoblos. Kondisi demikian itu sudah didapati hampir menyeluruh di wilayah Lamongan, karena amburadulnya persiapan pileg potensi masyarakat memilih Golongan Putih (Golput) cukup besar.
Kekacuan adanya undangan ganda untuk mencoblos banyak dijumpai oleh petugas PPS di wilayah Perum Graha Indah Tambakrigadung Kec Tikung Lamongan. Tidak sedikit petugas PPS ini menjumpai adanya surat undangan mencoblos dua kali, kondisi yang demikian ini membuat petugas harus kerja ekstra dan hati-hati dan teliti.
Padahal dari awal dilakukan pendataan, petugas PPS di tingkat Desa/Kelurahan sudah memvalidasinya, salah satunya dari unsur TNI/Polri dan orang meninggal sudah dicoret, tapi dalam DPT masih saja muncul nama-nama tersebut.
"Saya heran, DPT yang diserahkan ke kita masih saja terdapat nama-nama dari TNI/Polri dan orang meninggal, kondisi yang seperti menambah beban pekerjaan kita, apalagi banyak juga pemilih yang mendapatkan panggilan ganda, dan petugas yang menyerahkannya juga tidak sama, data ini semua katanya dari kecamatan,"keluh Agus salah satu petugas PPS.
Bahkan menurut petugas PPS lainya, yang mendapatkan tugas untuk memberikan undangan ke 60-100 pemilih menyebutkan, tidak lebih dari 15 orang yang masuk data ganda, hal itu belum termasuk dari unsur TNI/Polri dan orang meninggal."Panggilan ganda ini juga ada di data anggota PPS lainnya dalam satu TPS, fakta ini yang membuat kami binggung dan harus bekerja ekstra,"keluhanya.
Hal serupa juga pernah terjadi didaerah lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Mustakim Panwas bagian Penindakan ini menyebutkan, di wilayah Kecamatan Pucuk, panitia pengawas kecamatan (Panwascam), saat dilakukan validasi data pemilih sementara menemukan adanya pemilih ganda, dan dari unsur TNI/Polri dan orang meninggal masuk DCS.
Namun setelah direkomendasikan untuk dicoret, namun nama-nama yang disebut sejumlah 600 orang itu hingga saat ini masih masuk DPT."Data DPT memang amburadul kami di Panwas juga sudah merekomendasikan ke KPU terkait nama-nama tersebut dicoret, namun kenyataanya masih seperti ini,"kata Mustakim.
Terpisah Ketua KPUD Lamongan Khoirul Huda membenarkan adanya pemilih yang mendapatkan panggilan ganda. Hal itu bisa terjadi salah satunya Nomer Induk Kependudukan (NIK) tidak sama tapi namanya sama dan alamatnya sama, dan itu muncul di Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Meski demikian pihaknya memastikan pemilih yang mendapatkan panggilan mencoblos ganda, tidak bisa mencoblos dua kali, dan akan tersaring dengan sendirinya, karena sistem tidak memberikan peluang pemilih mencoblos dua kali."Saya sudah perintahkan petugas PPK dan PPS menarik kembali, atau lebih jelih lagi bila ditemukan udangan ganda untuk tidak diberikan begitu saja, harus dicek terlebih dahulu dengan calon pemilih,"pungkasnya. (sbp/gus)
Update Informasi Kabupaten Lamongan Hanya di Kabarlamongan.com, Berita Lamongan Jawa Timur Terkini.
APK Masih Berkeliaran di Hari Tenang
Kabarlamongan.com : Lamongan - Meski hari tenang Pemilihan Umum Legislatif telah ditetapkan Minggu (5/4/2014), namun masih terlihat hampir disemua titik di Lamongan ribuan alat peraga kampanye (APK). Gambar tersebut belum ada yang terlepas sama sekali baik di desa maupun di pusat kota.
Tidak tampak adanya gerakan melepas APK baik dari caleg, parpol maupun Satpol PP. APK yang masih menjamur terpasang diantarnya di dalam kota jalan Pahlawan, KH Dahlan, Kusuma Bangsa, Basuki Rahmad, Lamongrejo, Veteran, Jaksa Agung Suprapto, Panglima Sudirman, Sunan Giri dan juga sejumlah jalan poros desa di 27 Kecamatan.
Ternyata janji, Ketua Panwas Tony Wijaya yang akan melakukan gerakan pembersihan pada hari pertama masuk masa tenang tidak terbukti. Pelangggaran itu hampir merata dilakukan para caleg dan partai peserta pemilu.
Padahal sesuai jadwal, Minggu (6/4/014) hari ini adalah masuk masa tenang yang seharusnya semua atribut partai maupun caleg harus bersih. Tidak ada kesadaran para caleg untuk menurunkan dan melepas atribut kampanye mereka.
Anehnya APK yang terpasang di pohon penghijauan dengan cara dipaku semakin banyak. Pemasangan ini dilakukan dua hari menjelang hari tenang. Mereka seolah melakukan gerakan memanfaatkan kesempatan menjelang masa tenang, dimana Panwaslu, Satpol PP konsentrasinya terpecah untuk persiapan pelaksanaan pemilu. Dan memperhatikan pelangaran APK lagi.
“Saya pastikan nanti satu hari sebelum masuk hari tenang akan saya lakukan gerakan melepasi semua APK,”janji Tony Wijaya saat itu.
Namun realitanya hingga hari ini belum terbukti. Sementara Satpol PP dari tingkat kecamatan juga tidak melakukan aksi pelepasan APK. Tony Wijaya, Ketua Panwaslu dikonfirmasi, Minggu (06/04/2014), pihaknya sudah berkirim surat ke KPU untuk memberitahukan kepada masing – masing parpol maupun caleg agar segera menurunkan semua AP.
”Kita juga sudah kirim surat ke Pemkab agar Satpol PP juga melakukan pelepasan APK yang ada,”katanya.
Surat itu telah dikirim Jumat (4/04/2014) kemarin namun ia melihat kenyataan sampai sekarang tidak nampak ada penertiban.”Tapi pada Senin (7/4/2014) malam saya akan melibatkan semua PPL untuk menurunkan semua APK. Ini gerakan dan harus saya eksekusi,”tegasnya. (sry/gus)
Baca informasi seputar Lamongan hanya di Kabarlamongan.com, Berita Lamongan Jawa Timur Terkini
Tidak tampak adanya gerakan melepas APK baik dari caleg, parpol maupun Satpol PP. APK yang masih menjamur terpasang diantarnya di dalam kota jalan Pahlawan, KH Dahlan, Kusuma Bangsa, Basuki Rahmad, Lamongrejo, Veteran, Jaksa Agung Suprapto, Panglima Sudirman, Sunan Giri dan juga sejumlah jalan poros desa di 27 Kecamatan.
Ternyata janji, Ketua Panwas Tony Wijaya yang akan melakukan gerakan pembersihan pada hari pertama masuk masa tenang tidak terbukti. Pelangggaran itu hampir merata dilakukan para caleg dan partai peserta pemilu.
Padahal sesuai jadwal, Minggu (6/4/014) hari ini adalah masuk masa tenang yang seharusnya semua atribut partai maupun caleg harus bersih. Tidak ada kesadaran para caleg untuk menurunkan dan melepas atribut kampanye mereka.
Anehnya APK yang terpasang di pohon penghijauan dengan cara dipaku semakin banyak. Pemasangan ini dilakukan dua hari menjelang hari tenang. Mereka seolah melakukan gerakan memanfaatkan kesempatan menjelang masa tenang, dimana Panwaslu, Satpol PP konsentrasinya terpecah untuk persiapan pelaksanaan pemilu. Dan memperhatikan pelangaran APK lagi.
“Saya pastikan nanti satu hari sebelum masuk hari tenang akan saya lakukan gerakan melepasi semua APK,”janji Tony Wijaya saat itu.
Namun realitanya hingga hari ini belum terbukti. Sementara Satpol PP dari tingkat kecamatan juga tidak melakukan aksi pelepasan APK. Tony Wijaya, Ketua Panwaslu dikonfirmasi, Minggu (06/04/2014), pihaknya sudah berkirim surat ke KPU untuk memberitahukan kepada masing – masing parpol maupun caleg agar segera menurunkan semua AP.
”Kita juga sudah kirim surat ke Pemkab agar Satpol PP juga melakukan pelepasan APK yang ada,”katanya.
Surat itu telah dikirim Jumat (4/04/2014) kemarin namun ia melihat kenyataan sampai sekarang tidak nampak ada penertiban.”Tapi pada Senin (7/4/2014) malam saya akan melibatkan semua PPL untuk menurunkan semua APK. Ini gerakan dan harus saya eksekusi,”tegasnya. (sry/gus)
Baca informasi seputar Lamongan hanya di Kabarlamongan.com, Berita Lamongan Jawa Timur Terkini
Senin, 07 April 2014
Read more...
Camat Harus Partisi Aktif Sukseskan Pemilu
Kabarlamongan.com : Lamongan - Kurang dari 6 hari kedepan pesta demokrasi pemilihan umum legislatif akan digelar. Tensi politik pun semakin memanas, belum lagi persoalan kelengkapan logistik, APK, atau yang lain terus bermunculan.
Agar kebutuhan logistik pada hari H nya tercukupi, Sekkab Yuhronur Efendi meminta kepada para camat untuk tidak menyepelekan logistik, dan terus proaktif membantu bersama dengan penyelenggara pemilu untuk selalu meningkatkan koordinasi, agar tidak sampai memicu adanya gejolak.
"Saya minta camat proaktif, jangan memandang sepeleh soal logistik, saya tidak mau pada hari H nya ada yang masih kekurangan logistik, kalau hal demikian itu terjadi, saya tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi tegas,"kata Sekkab saat rapat koordinasi (Rakor) bersama camat se Lamongan, dan dihadiri KPU dan Panwaslu di Ruang Pertemuan Sabha Nirbawa, Kamis (3/4).
Ketua KPU Lamongan Khoirul Huda menyatakan, memang saat ini kelengkapan logistik salah satunya surat suara untuk Dewan Perwakilan Dearah (DPD) RI masih kurang sebanyak 1.700 suara, hal yang demikian itu sudah dikoordinasikan dengan KPU RI.
"Kita sudah koordinasikan dengan KPU pusat, dan pada prinsipnya seluruh kebutuhan logistik sudah terdistribusi besok (4/3), ke seluruh TPS do Lamongan," katanya.
Ditambahkan Ketua Panwaslu Toni Wijaya, mengingat Kabupaten Lamongan merupakan salah satu dari 5 kabupaten yang menjadi fokus pengawasan oleh Bawaslu RI, dia berharap pada pemilihan legislatif tanggal 09 April mendatang dapat berlangsung dengan aman dan lancar.
"Oleh karena itu diharapkan kerjasamanya dari pemerintah yakni camat untuk selalu berkoordinasi dengan panwascam terkait logistik maupun kooperatif terkait penertiban APK," kata Toni sambil menegaskan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dilakukan pada (5/3) malam hari. (sp/gus)
Agar kebutuhan logistik pada hari H nya tercukupi, Sekkab Yuhronur Efendi meminta kepada para camat untuk tidak menyepelekan logistik, dan terus proaktif membantu bersama dengan penyelenggara pemilu untuk selalu meningkatkan koordinasi, agar tidak sampai memicu adanya gejolak.
"Saya minta camat proaktif, jangan memandang sepeleh soal logistik, saya tidak mau pada hari H nya ada yang masih kekurangan logistik, kalau hal demikian itu terjadi, saya tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi tegas,"kata Sekkab saat rapat koordinasi (Rakor) bersama camat se Lamongan, dan dihadiri KPU dan Panwaslu di Ruang Pertemuan Sabha Nirbawa, Kamis (3/4).
Ketua KPU Lamongan Khoirul Huda menyatakan, memang saat ini kelengkapan logistik salah satunya surat suara untuk Dewan Perwakilan Dearah (DPD) RI masih kurang sebanyak 1.700 suara, hal yang demikian itu sudah dikoordinasikan dengan KPU RI.
"Kita sudah koordinasikan dengan KPU pusat, dan pada prinsipnya seluruh kebutuhan logistik sudah terdistribusi besok (4/3), ke seluruh TPS do Lamongan," katanya.
Ditambahkan Ketua Panwaslu Toni Wijaya, mengingat Kabupaten Lamongan merupakan salah satu dari 5 kabupaten yang menjadi fokus pengawasan oleh Bawaslu RI, dia berharap pada pemilihan legislatif tanggal 09 April mendatang dapat berlangsung dengan aman dan lancar.
"Oleh karena itu diharapkan kerjasamanya dari pemerintah yakni camat untuk selalu berkoordinasi dengan panwascam terkait logistik maupun kooperatif terkait penertiban APK," kata Toni sambil menegaskan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dilakukan pada (5/3) malam hari. (sp/gus)
Jumat, 04 April 2014
Read more...
KPUD Lamongan Masih Kekurangan 1700 Lembar Surat Suara
Kabarlamongan.com : Lamongan - Tahapan kampanye terbuka akan berakhir, untuk itu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lamongan bersama Panitia pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Lamongan akan segera menurunkan alat peraga kampanye (APK) pada malam hari tanggal 5 April 2014. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Lamongan, Choirul Huda.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat rapat koordinasi (Rakor) bersama camat se Lamongan di Ruang Pertemuan Sabha Nirbawa, Kamis (03/04). Dalam Rakor yang dibuka oleh Sekkab Yuhronur Efendi tersebut menghadirkan narasumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan, Panwaslu Kabupaten Lamongan, Polres Lamongan, dan KODIM 0812 Lamongan.
“Menjelang hari tenang tanggal 6 April 2014, tanggal 5 April 2014 kampanye terbuka baik melalui APK maupun media massa akan di akhiri. Juga telah disepakati oleh KPU dan Panwaslu, bahwa penurunan APK dilakukan pada malam hari tanggal 5 April 2014”, ungkap Choirul Huda.
Choirul Huda juga mengungkapkan, bahwa persoalan logistik di Kabupaten Lamongan hanyalah kurangnya 1.700 kertas suara untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dan hal itu telah dikoordinasikan dengan KPU RI.
Namun KPU menargetkan seluruh kelengkapan pileg telah didistribusikan kepada seluruh TPS di tanggal 4 April 2014.
Ditambahkan Ketua Panwaslu Toni Wijaya, mengingat Kabupaten Lamongan merupakan salah satu dari 5 kabupaten yang menjadi fokus pengawasan oleh Bawaslu RI, dia berharap pada pemilihan legislatif tanggal 09 April mendatang dapat berlangsung dengan aman dan lancar.
“Oleh karena itu diharapkan kerjasamanya dari pemerintah yakni camat untuk selalu berkoordinasi dengan panwascam terkait logistik maupun kooperatif terkait penertiban APK, “ kata Toni.
Hal serupa terkait logistik Pilleg disampaikan oleh Yuhronur Efendi. Dia menengaskan kepada semua camat agar tidak menganggap sepele terkait logistik pilleg mendatang.
“Saya akan menjatuhkan sanksi yang tegas bagi kecamatan yang lalai terkait logistik pilleg 9 April nanti”, ungkap Yuhronur Efendi. (hrs)
Pernyataan tersebut disampaikannya saat rapat koordinasi (Rakor) bersama camat se Lamongan di Ruang Pertemuan Sabha Nirbawa, Kamis (03/04). Dalam Rakor yang dibuka oleh Sekkab Yuhronur Efendi tersebut menghadirkan narasumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan, Panwaslu Kabupaten Lamongan, Polres Lamongan, dan KODIM 0812 Lamongan.
“Menjelang hari tenang tanggal 6 April 2014, tanggal 5 April 2014 kampanye terbuka baik melalui APK maupun media massa akan di akhiri. Juga telah disepakati oleh KPU dan Panwaslu, bahwa penurunan APK dilakukan pada malam hari tanggal 5 April 2014”, ungkap Choirul Huda.
Choirul Huda juga mengungkapkan, bahwa persoalan logistik di Kabupaten Lamongan hanyalah kurangnya 1.700 kertas suara untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dan hal itu telah dikoordinasikan dengan KPU RI.
Namun KPU menargetkan seluruh kelengkapan pileg telah didistribusikan kepada seluruh TPS di tanggal 4 April 2014.
Ditambahkan Ketua Panwaslu Toni Wijaya, mengingat Kabupaten Lamongan merupakan salah satu dari 5 kabupaten yang menjadi fokus pengawasan oleh Bawaslu RI, dia berharap pada pemilihan legislatif tanggal 09 April mendatang dapat berlangsung dengan aman dan lancar.
“Oleh karena itu diharapkan kerjasamanya dari pemerintah yakni camat untuk selalu berkoordinasi dengan panwascam terkait logistik maupun kooperatif terkait penertiban APK, “ kata Toni.
Hal serupa terkait logistik Pilleg disampaikan oleh Yuhronur Efendi. Dia menengaskan kepada semua camat agar tidak menganggap sepele terkait logistik pilleg mendatang.
“Saya akan menjatuhkan sanksi yang tegas bagi kecamatan yang lalai terkait logistik pilleg 9 April nanti”, ungkap Yuhronur Efendi. (hrs)
Kamis, 03 April 2014
Read more...
APK Melanggar Kian Banyak, Kemana Para Penindak?
Kabarlamongan.com : Lamongan - Pemilihan Umum Legislatif kian dekat, alat peraga kampanye jahil pun kian banyak. Namun hal tersebut membuat berbagai macam kalangan bertanya, dimana para penindak pelanggaran APK di Lamongan ini?. Hal tersebut menggambarkan seakan aturan tak lagi digunakan. Sementara Satpol PP, Panwas , PPK maupun PPL tak kunjung melakukan penertiban.
Dalam sepekan ini pelanggaran iyang dilakukan caleg maupun parpol tampak meluas di Lamongan. Peraturan pemasangan APK satu caleg dan parpol dalam satu zona tidak berlaku. Bahkan saat ini, satu caleg atau satu parpol memasang APK lebih dari dua.
Kondisi ternyata tidak direspons di antara mereka yang berwenang melarang dan melakukan eksekusi penertiban. Rimbunnya APK itu tidak hanya menjamur di desa, di kotapun para caleg dan parpol berlomba – lomba memasang APK dengan memanfaatkan kelemahan Panwas, PPK dan juga Satpol PP.
Dampaknya, sudut – sudut strategis dalam kota Lamongan menjadi kumuh dengan pemandangan yang tidak sedap dipandang mata. Tanpa kecuali, partai apapun sama – sama melanggar dalam persoalan ini.
Ukuran APK juga semakin beragam dan cenderung besar – besaran ukuran. Aji mumpung karena penegak aturan impoten dimanfaatkan oleh para calon wakil rakyat dan juga parpol.
Divisi Penindakan dan Pelanggaran Panwas Lamongan, Mustakim Khoiron dikonfirmasi Surya, Senin (31/03/2014) mengungkapkan, sebenarnya pihaknya telah memberikan usulan dan masukan ke Ketua Panwas Tony Wijaya. Namun menurutnya ada perbedaan penafsiran dalam soal kewenangan menindak pemasangan APK yang banyak melanggar.
“Kalau menurut saya, PPK berhak untuk menertibkan dan mengeksekusi palanggaran APK yang ada. Tapi pak Ketua menilai penertiban itu tidak menjadi wewenang Panwas maupun PPK,”ungkapnya.
Jumlah PPK , PPL sangat besar, dan itu lanjut Mustakim, sangat memungkinkan untuk menertibkan APK yang melanggar. Sementara jika menggantungkan pada Satpol PP sangat tidak mungkin. Selain jumlahnya sedikit juga terlihat Satpol PP tidak bergerak.“Kita tentu tahu mengapa Satpol PP tidak juga melakukan eksekusi,”ungkap Mustakim.
Ketua Panwaslu Lamongan, Tony Wijaya dikonfirmasi terkait pelnggaran APK yang tak terkendali menyatakan, kewenangan penertiban ada di Satpol PP.
Panwas kewenangannya sebatas merekomendasikan atas pelanggaran yang ada.
Peraturan KPU nomor 15 tahun 2013 membuat panwas tidak berdaya karena mengurangi kewenangan panwas. Beda lagi dengan sebelumnya, yakni ketika PKPU nomor 1 tahun 2013.
”Domainnya Satpol PP yang harus melakukan penertiban dan sekitar tiga hari lalu Panwaslu sudah merekomendasikan ke bupati agar Satpol menertibkan pelanggaran APK parpol dan caleg,”ungkapnya.
Tony mengakui dalam sepekan ini para caleg dan parpol gila –gilaan memasang APK tanpa mau mengindahkan perturan yang ada .”Tapi saya pastikan nanti menjelang hari H semuanya akan serentak saya turunkan,”tegasnya tanpa menyebutkan kapan dilakukan. (surya/gus)
Dalam sepekan ini pelanggaran iyang dilakukan caleg maupun parpol tampak meluas di Lamongan. Peraturan pemasangan APK satu caleg dan parpol dalam satu zona tidak berlaku. Bahkan saat ini, satu caleg atau satu parpol memasang APK lebih dari dua.
Kondisi ternyata tidak direspons di antara mereka yang berwenang melarang dan melakukan eksekusi penertiban. Rimbunnya APK itu tidak hanya menjamur di desa, di kotapun para caleg dan parpol berlomba – lomba memasang APK dengan memanfaatkan kelemahan Panwas, PPK dan juga Satpol PP.
Dampaknya, sudut – sudut strategis dalam kota Lamongan menjadi kumuh dengan pemandangan yang tidak sedap dipandang mata. Tanpa kecuali, partai apapun sama – sama melanggar dalam persoalan ini.
Ukuran APK juga semakin beragam dan cenderung besar – besaran ukuran. Aji mumpung karena penegak aturan impoten dimanfaatkan oleh para calon wakil rakyat dan juga parpol.
Divisi Penindakan dan Pelanggaran Panwas Lamongan, Mustakim Khoiron dikonfirmasi Surya, Senin (31/03/2014) mengungkapkan, sebenarnya pihaknya telah memberikan usulan dan masukan ke Ketua Panwas Tony Wijaya. Namun menurutnya ada perbedaan penafsiran dalam soal kewenangan menindak pemasangan APK yang banyak melanggar.
“Kalau menurut saya, PPK berhak untuk menertibkan dan mengeksekusi palanggaran APK yang ada. Tapi pak Ketua menilai penertiban itu tidak menjadi wewenang Panwas maupun PPK,”ungkapnya.
Jumlah PPK , PPL sangat besar, dan itu lanjut Mustakim, sangat memungkinkan untuk menertibkan APK yang melanggar. Sementara jika menggantungkan pada Satpol PP sangat tidak mungkin. Selain jumlahnya sedikit juga terlihat Satpol PP tidak bergerak.“Kita tentu tahu mengapa Satpol PP tidak juga melakukan eksekusi,”ungkap Mustakim.
Ketua Panwaslu Lamongan, Tony Wijaya dikonfirmasi terkait pelnggaran APK yang tak terkendali menyatakan, kewenangan penertiban ada di Satpol PP.
Panwas kewenangannya sebatas merekomendasikan atas pelanggaran yang ada.
Peraturan KPU nomor 15 tahun 2013 membuat panwas tidak berdaya karena mengurangi kewenangan panwas. Beda lagi dengan sebelumnya, yakni ketika PKPU nomor 1 tahun 2013.
”Domainnya Satpol PP yang harus melakukan penertiban dan sekitar tiga hari lalu Panwaslu sudah merekomendasikan ke bupati agar Satpol menertibkan pelanggaran APK parpol dan caleg,”ungkapnya.
Tony mengakui dalam sepekan ini para caleg dan parpol gila –gilaan memasang APK tanpa mau mengindahkan perturan yang ada .”Tapi saya pastikan nanti menjelang hari H semuanya akan serentak saya turunkan,”tegasnya tanpa menyebutkan kapan dilakukan. (surya/gus)
Selasa, 01 April 2014
Read more...
Lantaran Merusak APK, Seorang Ustadz Dimassa
Kabarlamongan.com : Lamongan - Lantaran merusak alat peraga kampanye milik sejumlah caleg, seorang ustadz harus rela dirinya diamankan pihak berwajib. Tak hanya itu, Panwaslu Kabupaten Lamongan juga meminta klarifikasi tentang kejadian tersebut. Akibat aksinya ini, sang ustadz pun sempat menjadi bulan-bulanan warga yang kesal.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, aksi pengrusakan alat peraga kampanye ini dilakukan oleh seorang ustadz muda yang bernama Umar (20) warga Medan yang baru 3 bulan ini menjadi ustadz di sebuah ponpes di Lamongan. Pengrusakan terjadi ketika Umar sedang dalam perjalanan napak tilas ke sebuah pondok pesantren di Tuban.
Anggota Panwaslu Lamongan, Mustakim membenarkan kejadian pengrusakan alat peraga kampanye yang terjadi pada Kamis (27/3/2014) dini hari ini. Mustakim mengatakan, aksi sang ustadz ini dilakukan ketika Umar sedang dalam perjalanan napak tilas dengan jalan kaki dari ponpesnya menuju ke salah satu ponpes di Tuban.
"Saat itu yang bersangkutan bersama sekitar 40 santrinya sedang napak tilas mengisi waktu usai ujian sekolah," jelasnya.
Lebih jauh, Mustakim mengungkapkan, pengrusakan yang dilakukan oleh Umar dilakukan di Kelurahan/ Kecamatan Brondong dimana umar merusak sejumlah alat peraga kampanye yang terpasang di pinggir jalan dengan cara mencabut paksa dan merobek alat peraga tersebut. Di Brondong, kata Mustakiem, setidaknya beberapa alat peraga milik caleg dari sejumlah parpol rusak.
"Beberapa alat peraga yang rusak tersebut diantaranya adalah gambar dari caleg DPRD Propinsi dari PPP, 2 gambar caleg PAN untuk DPRD Kabupaten dan caleg DPRD Propinsi dari partai yang sama," tukas Mustakim.
Ketika mengetahui pengrusakan alat peraga kampanye oleh Umar ini, warga langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Umar yang kemudian menjadi bulan-bulanan warga yang kesal oleh ulah pelaku. Petugas kepolisian yang datang di lokasi langsung mengamankan pelaku dan langsung membawa pelaku ke Mapolres Lamongan.
Untuk mendalami kasus ini apakah ada unsur tindak pidana pemilu, lanjut Mustakim, pihaknya akan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan di kantor Panwaslu Lamongan. Klarifikasi ini, kata Mustakim, akan dilakukan sebelum pihaknya menggelar gelar perkara bersama aparat yang tergabung dalam Gakumdu.
"Apabila dalam pemeriksaan atau klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Lamongan ditemukan adanya unsur pidana pemilu maka pelaku dapat dikenakan pasal 275 UU nomor 8/ 2012 tentang pemilu," katanya. (ju/ding)
Informasi yang dihimpun menyebutkan, aksi pengrusakan alat peraga kampanye ini dilakukan oleh seorang ustadz muda yang bernama Umar (20) warga Medan yang baru 3 bulan ini menjadi ustadz di sebuah ponpes di Lamongan. Pengrusakan terjadi ketika Umar sedang dalam perjalanan napak tilas ke sebuah pondok pesantren di Tuban.
Anggota Panwaslu Lamongan, Mustakim membenarkan kejadian pengrusakan alat peraga kampanye yang terjadi pada Kamis (27/3/2014) dini hari ini. Mustakim mengatakan, aksi sang ustadz ini dilakukan ketika Umar sedang dalam perjalanan napak tilas dengan jalan kaki dari ponpesnya menuju ke salah satu ponpes di Tuban.
"Saat itu yang bersangkutan bersama sekitar 40 santrinya sedang napak tilas mengisi waktu usai ujian sekolah," jelasnya.
Lebih jauh, Mustakim mengungkapkan, pengrusakan yang dilakukan oleh Umar dilakukan di Kelurahan/ Kecamatan Brondong dimana umar merusak sejumlah alat peraga kampanye yang terpasang di pinggir jalan dengan cara mencabut paksa dan merobek alat peraga tersebut. Di Brondong, kata Mustakiem, setidaknya beberapa alat peraga milik caleg dari sejumlah parpol rusak.
"Beberapa alat peraga yang rusak tersebut diantaranya adalah gambar dari caleg DPRD Propinsi dari PPP, 2 gambar caleg PAN untuk DPRD Kabupaten dan caleg DPRD Propinsi dari partai yang sama," tukas Mustakim.
Ketika mengetahui pengrusakan alat peraga kampanye oleh Umar ini, warga langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Umar yang kemudian menjadi bulan-bulanan warga yang kesal oleh ulah pelaku. Petugas kepolisian yang datang di lokasi langsung mengamankan pelaku dan langsung membawa pelaku ke Mapolres Lamongan.
Untuk mendalami kasus ini apakah ada unsur tindak pidana pemilu, lanjut Mustakim, pihaknya akan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan di kantor Panwaslu Lamongan. Klarifikasi ini, kata Mustakim, akan dilakukan sebelum pihaknya menggelar gelar perkara bersama aparat yang tergabung dalam Gakumdu.
"Apabila dalam pemeriksaan atau klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Lamongan ditemukan adanya unsur pidana pemilu maka pelaku dapat dikenakan pasal 275 UU nomor 8/ 2012 tentang pemilu," katanya. (ju/ding)
Kamis, 27 Maret 2014
Read more...
Pegadaian Ramai Diserbu Caleg
Kabarlamongan.com : Lamongan - Tempat pegadaian di Lamongan pada pekan kedua masa kampanye terbuka pemilihan legislatif tampaknya terlihat ramai, itu terjadi lantaran sejumlah caleg ingin menggadaikan barang berharga mereka. Barang tersebut antara lain yaitu berupa perhiasan, emas batangan, hingga mobil mewah seharga ratusan juta.
Pimpinan Cabang kantor Pegadaian Lamongan Syafii kepada wartawan mengakui kalau selama masa kampanye terbuka banyak sekali calon anggota legislatif yang menggadaikan barangnya di Pegadaian untuk memperoleh dana segar. Dana segar tersebut, akan mereka gunakan untuk membiayai pencalonan mereka sebagai anggota legislatif 2014.
Syafii mengaku, sejak awal tahun ini atau sejak bulan januari hingga sekarang pihaknya sudah cukup banyak menerima barang berharga milik caleg.
"Kami menerima banyak sekali barang gadaian dari orang-orang yang saat ini menjadi caleg," katanya.
Syafii menjelaskan, barang berharga milik para caleg yang digadaikan tersebut rata-rata perhiasan emas, emas batangan bahkan juga mobil seharga ratusan juta rupiah. Mengenai nilai pinjaman, Syafii mengaku kalau pinjaman tersebut bervariasi mulai Rp. 50 juta hingga ratusan juta rupiah.
Hanya saja, Syafii enggan untuk mengungkap lebih jauh identitas para caleg yang terpaksa menggadaikan barang berharga tersebut dengan alasan privasi. "Kami tidak bisa mengungkapkan identitas orang-orang yang menggadaikan barang berharga karena itu adalah privasi," akunya.
Banyaknya caleg yang menggadaikan barang berharga ini, lanjut Syafii, juga membuat omzet pegadaian meningkat tajam. Dari bulan januari hingga saat ini, aku Syafii, omzet pegadaian sudah mencapai Rp 70 juta hingga Rp. 1 M.
"Kenaikan tajam ini mengherankan karena terjadi justru pada masa kampanye," ungkapnya.
Syafii juga meyakini, omzet pegadaian yang mencapai ratusan juta hingga 1 milyar ini akan terus bertambah seiring dengan pelaksanaan kampanye hingga masa kampanye terbuka usai 4 april mendatang.
"Kami yakin omzet akan terus bertambah seiring masa kampanye," pungkasnya. (ju/gus)
Pimpinan Cabang kantor Pegadaian Lamongan Syafii kepada wartawan mengakui kalau selama masa kampanye terbuka banyak sekali calon anggota legislatif yang menggadaikan barangnya di Pegadaian untuk memperoleh dana segar. Dana segar tersebut, akan mereka gunakan untuk membiayai pencalonan mereka sebagai anggota legislatif 2014.
Syafii mengaku, sejak awal tahun ini atau sejak bulan januari hingga sekarang pihaknya sudah cukup banyak menerima barang berharga milik caleg.
"Kami menerima banyak sekali barang gadaian dari orang-orang yang saat ini menjadi caleg," katanya.
Syafii menjelaskan, barang berharga milik para caleg yang digadaikan tersebut rata-rata perhiasan emas, emas batangan bahkan juga mobil seharga ratusan juta rupiah. Mengenai nilai pinjaman, Syafii mengaku kalau pinjaman tersebut bervariasi mulai Rp. 50 juta hingga ratusan juta rupiah.
Hanya saja, Syafii enggan untuk mengungkap lebih jauh identitas para caleg yang terpaksa menggadaikan barang berharga tersebut dengan alasan privasi. "Kami tidak bisa mengungkapkan identitas orang-orang yang menggadaikan barang berharga karena itu adalah privasi," akunya.
Banyaknya caleg yang menggadaikan barang berharga ini, lanjut Syafii, juga membuat omzet pegadaian meningkat tajam. Dari bulan januari hingga saat ini, aku Syafii, omzet pegadaian sudah mencapai Rp 70 juta hingga Rp. 1 M.
"Kenaikan tajam ini mengherankan karena terjadi justru pada masa kampanye," ungkapnya.
Syafii juga meyakini, omzet pegadaian yang mencapai ratusan juta hingga 1 milyar ini akan terus bertambah seiring dengan pelaksanaan kampanye hingga masa kampanye terbuka usai 4 april mendatang.
"Kami yakin omzet akan terus bertambah seiring masa kampanye," pungkasnya. (ju/gus)
Rabu, 26 Maret 2014
Read more...
Pondok Pesantren Ini Siap Tampung Caleg Yang Gagal
Kabarlamongan.com : Lamongan - Pemilihan Umum legislatif akan terselenggara beberapa hari lagi. Tak telak korban stress para Caleg gagal akan segera terjadi. Hajatan pesta demokrasi lima tahunan itu biasanya akan memakan korban para caleg yang gagal.
Maklumlah, ratusan juta hingga milyaran rupiah kadang sudah para Caleg kucurkan untuk meraih cita-citanya untuk menduduki kursi dewan. Belum lagi persoalan harga diri yang jatuh. Jika ternyata perolehan suara mereka sangat jauh dari perkiraan, maka begitu kandas, maka jiwa mereka pun terguncang.
Untuk mengantisipasi hal itu, Pondok Pesantren (Ponpes) Dzikris-Sifa’ Asma’ Brojomusti Lamongan Jawa Timur (Jatim) yang dikenal sebagai ponpes yang khusus untuk merawat orang-orang yang terkena gangguan jiwa menyatakan siap menampung adanya para Caleg yang stress dan gila setelah kalah dan gagal menjadi anggota dewan dalam Pemilu pada April 2014 mendatang.
"Kami sudah siap menerima dan mengobati Caleg-Caleg yang stress," terangnya.
Ponpes ini menyediakan jasa pengobatan jiwa bagi para Caleg yang stres atau depresi atau gila setelah gagal dalam Pemilu 2014 kali ini. Selain dikenal mampu menangani pasien gangguan kejiwaan, Ponpes Dzikris-Sifa’ Asma’ Brojomusti juga mampu merehabilitasi pecandu narkoba.
Di Kabupaten Lamongan saja, jatah kursi DPRD hanya ada 50 kursi. Padahal Caleg yang bersaing sebanyak 468 orang. Dari semua partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014, maka dapat dipastikan 418 Caleg akan gagal duduk di kursi empuk DPRD Kabupaten Lamongan.
“Kami sudah siap menerima dan mengobati Caleg-Caleg yang stress. Sebelumnya kami juga pernah mengobati orang stress yang gagal menjadi tentara, polisi, dan PNS,” kata pengasuh ponpes, Muzakkin pada Minggu (23/3/2014).
Pada Pemilu 2009 lalu, Ponpes Dzikris-Sifa’ Asma’ Brojomusti sudah menangani 23 Caleg yang stress karena gagal menjadi anggota legislatif. Karena itu, untuk Pemilu 2014 ini Ponpes Dzikris-Sifa’ Asma’ Brojomusti sudah menyediakan dua lokasi untuk menampung membludaknya Caleg yang stress karena gagal menjadi anggota dewan. (KI/ding)
Maklumlah, ratusan juta hingga milyaran rupiah kadang sudah para Caleg kucurkan untuk meraih cita-citanya untuk menduduki kursi dewan. Belum lagi persoalan harga diri yang jatuh. Jika ternyata perolehan suara mereka sangat jauh dari perkiraan, maka begitu kandas, maka jiwa mereka pun terguncang.
Untuk mengantisipasi hal itu, Pondok Pesantren (Ponpes) Dzikris-Sifa’ Asma’ Brojomusti Lamongan Jawa Timur (Jatim) yang dikenal sebagai ponpes yang khusus untuk merawat orang-orang yang terkena gangguan jiwa menyatakan siap menampung adanya para Caleg yang stress dan gila setelah kalah dan gagal menjadi anggota dewan dalam Pemilu pada April 2014 mendatang.
"Kami sudah siap menerima dan mengobati Caleg-Caleg yang stress," terangnya.
Ponpes ini menyediakan jasa pengobatan jiwa bagi para Caleg yang stres atau depresi atau gila setelah gagal dalam Pemilu 2014 kali ini. Selain dikenal mampu menangani pasien gangguan kejiwaan, Ponpes Dzikris-Sifa’ Asma’ Brojomusti juga mampu merehabilitasi pecandu narkoba.
Di Kabupaten Lamongan saja, jatah kursi DPRD hanya ada 50 kursi. Padahal Caleg yang bersaing sebanyak 468 orang. Dari semua partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014, maka dapat dipastikan 418 Caleg akan gagal duduk di kursi empuk DPRD Kabupaten Lamongan.
“Kami sudah siap menerima dan mengobati Caleg-Caleg yang stress. Sebelumnya kami juga pernah mengobati orang stress yang gagal menjadi tentara, polisi, dan PNS,” kata pengasuh ponpes, Muzakkin pada Minggu (23/3/2014).
Pada Pemilu 2009 lalu, Ponpes Dzikris-Sifa’ Asma’ Brojomusti sudah menangani 23 Caleg yang stress karena gagal menjadi anggota legislatif. Karena itu, untuk Pemilu 2014 ini Ponpes Dzikris-Sifa’ Asma’ Brojomusti sudah menyediakan dua lokasi untuk menampung membludaknya Caleg yang stress karena gagal menjadi anggota dewan. (KI/ding)
Senin, 24 Maret 2014
Read more...
Recently Commented
Recent Entries
Info Persela
Berita Lamongan Jawa Timur Terkini
Diberdayakan oleh Blogger.