Kabarlamongan.com : Lamongan - SECARA umum, munafik  bisa diartikan, ”tidak samanya perkataan dengan tindakan ” atau hipokrit. Rasulallah SAW menyebut  tiga tanda orang munafik:  Apabila berjanji ia ingkari; Apabila dipercaya ia berkhianat; Apabila berbicara ia bohong”.

Begitu nistanya sifat munafik, sehingga ia dimasukkan ke dalam golongan pertama yang  di hari akhirat nanti akan dimasukkan kedalam Neraka Jahanam yang paling bawah sekekal-kekalnya, selama-lamanya, lebih azab daripada orang-orang kafir.

Ironinya, justru di kancah perpolitikan kita, sifat dan sikap munafik itu tumbuh subur.  Mereka bangga pada karir politiknya yang berhasil   ‘dibalut’  kemunafikan. Seharusnya,  sebagai elit politik, janganlah tinggalkan  jiwa dan spirit agama yang diyakininya, hanya karena tuntutan gaya hidup, dan jiwa serakah.

Kecenderungan politik saat ini, terjadi kemunafikan  yang dikamuflase  sebagai euforia. Mencari simpati dan dukungan dari masyarakat untuk kepentingan sesaat, dan akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan.

Kemunafikan biasanya menumbuhkan sikap politik yang plin-plan dan mencla-mencle. Bahkan dalam bertindakpun tak segan-segan menempuh  penghalalan segala cara, untuk semata-mata kepentingan diri dan kelompoknya.

Idealisme parpol terlihat saat kampanye, dengan  menggadang-gadang  penderitaan dan kesejahteraan rakyat  akan dituntaskan partainya bila berkuasa. Namun, dalam prakteknya parpol menjalankan transaksi-transaksi politik. Jelas ini kemunafikan. Tidakkah sifat dan laku seperti ini kita takuti?

Bagi seorang politisi, jiwa keagamaan, ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan UUD 1945, harus tetap dijaga dan dikawal. Jangan sekali-kali goyah hanya karena godaan pihak asing dengan iming-iming gaya hidup munafik serba materi, yang pasti akan membuat rakyat  miskin dan sengsara.

Orang-orang munafik itu sungguh tidak bermutu. Meski berpenampilan  mentereng, gaya bicaranya mengagumkan, tapi  tidak punya pendirian. Mereka suka pamer, memperlihatkan kebaikan-kebaikannya.  Orang munafik itu suka sekali dipuji dan disanjung. Introspeksilah, apakah kita masuk dalam gambaran orang-orang munafik? Bila ya, segeralah buang jauh-jauh sifat munafik, penuh kepalsuan itu.

Pasca Pemilu 2014, banyak calon incumbent yang rontok, digantikan wajah-wajah baru.  Kita tidak tahu penyebab tidak terpilihnya kembali mereka.  Apakah itu hukuman dari rakyat pemilihnya, atau sebab lainnya.

Bagi mereka yang ‘kurang’ terima musibah ini, ada melontarkan isu kuatnya money politics yang diusung pesaingnya. Tidak mau jujur, karena kurangnya memperhatikan rakyat pendukungnya. Inilah sikap munafik dalam berpolitik.

Padahal, bila sadar dan mau mengambil hikmahnya, kinilah saat terbaik baginya untuk ikhlas meninggalkan gaya hidup gila hormat dan cenderung munafik. Bersuara vokal di parlemen, tapi tidak jelas arahnya, karena bukan memperjuangkan aspirasi maupun kepentingan rakyat yang dibelanya. Begitu pun bagi mereka yang terpilih menjadi politisi, juga harus ikhlas atas segala jerih payah perjuangan dan materi yang telah dikeluarkannya. Jangan ada lagi sikap mengharapkan segala ‘biaya’ itu balik modal plus keuntungannya.

Harapan kita kepada politisi muda, agar dalam berpolitik dan berdemokrasi  mengedepankan moral bangsa. Dalam berjuang, utamakan kepentingan seluruh rakyat, martabat dan  harkat bangsa Indonesia. Bukan kelompok, partai, apalagi negara lain. Jauhi dan hindari perilaku politik munafik. Bila kita kerja dengan sepenuh hati demi seluruh tumpah darah Indonesia, Insya Allah bangsa kita akan maju dan sejahtera.

Jelang Pilpres

PERILAKU politikus papan atas hari-hari ini sangat unik. Berlatar-belakang ambisi menggebu untuk meraih kekuasaan, menyepelekan sorot mata publik.

Dalam hitungan jam atau hari berubah perangai. Semula berseberangan, alih-alih rangkulan sambil senyum ceria untuk koalisi.
Politikus yang telah menyatakan kompak sambil mengacungkan kepalan tangan di depan massa menandai persekutuan, tiba-tiba buyar. Ada pula di antaranya yang tak kapok kalah bertarung.

Julukan negarawan bukanlah jaminan berkarakter bijak. Prestasinya juga diakui hebat oleh dunia  saat  menangani konflik Aceh. Eh… sekarang tergiur  sorong kanan-sorong kiri. Ingin  jadi penguasa lagi!

Sang ketua partai  besar sejak dini pengen jadi presiden ternyata sosok yang lemah. Di kalangan internal saja banyak yang hendak mendongkel pencapresannya.

Ketua partai berikut  adalah terkenal tegas dan konsisten. Kini kena angin semilir, sehingga balik arah memuji-muji figur politisi yang pernah dicercanya dengan harapan kelak kebagian kursi di kementerian tanpa peduli perolehan suara partai tergolong kecil.
Turut terlibat di dalam keunikan yaitu politikus kelas jempolan. Sukses ketika memimpin lembaga penegakan hukum bergengsi. Sekarang  latah sanjung menyanjung  sosok beda partai yang dianggap bakal memenangi pemilihan presiden (pilpres). Maksudnya tak jauh dari harapan kebagian kekuasaan.

Ada pula yang tak kalah menarik yaitu politisi berstatus kepala daerah. Awal penampakan lugu, ramah dan sering bertutur bahasa Jawa, ora popo. Belakangan tega-teganya mengabaikan janji lima tahun mengabdi kepada warganya. Ia loncat ke panggung utama untuk berebut kekuasaan yang lebih besar.

Prilaku lain yang membuat kita terperangah juga muncul menjelang pilpres. Walau sudah 10 tahun  berkuasa  menggantikan dan tak  omong-omongan, kini mirip bocah merengek minta jumpa ibu yang notabonenya asalah ketua partai pemenang pemilihan umum legislatif.  Alamak..!

Kita sah-sah saja membaca di balik itu terkandung maksud tawar-menawar kekuasaan masa mendatang. Padahal lebih tepat menempatkan diri sebagai oposisi bila jagoan hasil konvensi partainya tak bisa jadi presiden.

Saking mudah disaksikan, maka tanpa menyebut nama satu per satu pun sudah gamblang siapakah mereka gerangan?
Menurut hemat penulis, Indonesia ke depan butuh presiden berkarakter kuat dan tangguh guna merealiasikan visi-misinya menyejahterakan rakyat. Koalisi partai dibangun hanya sebatas untuk memenuhi persyaratan administratif pilpres. Bukan diawali bagi-bagi kekuasaan.

Kapan dan dimana pun akibat persekutuan politik dagang sapi yang menanggung kerugian adalah rakyat. Kerja presiden tidak efektif dirongrong kawanan politikus ambisius!


Oleh: Nur Qomar Hadi,S.Ag
Penulis,Aktif sebagai Jurnalis dan Guru SMK NU Lamongan

Baca Juga : PMII dan GMNI Desak Timsel KPUD Lamongan Dibubarkan