Kabarlamongan.com : Lamongan - Banyaknya pengemis maupun gepeng yang masih berkeliaran di Lamongan tampaknya tak membuat surut niat dari Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan untuk belajar penanganan kasus sosial di Lamongan. Sejumlah anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar melakukan kunker terkait ketertiban sosial.

“Maksud dan tujuan kami datang ke Kabupaten Lamongan yakni untuk mengetahui dan mendalami bagaimana kabupaten Lamongan menangani berbagai permasalahan sosial seperti pengemis, anak jalanan, gelandangan dan anak-anak yang terjerat obat-obat terlarang (narkoba)”, ungkap Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar Gusti Abdurrahman.

Kabupaten yang terdiri dari 20 kecamatan tersebut sedang mengalami masalah sosial, menurut Gusti, karena terkenal sebagai kota yang religius. Sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memperkaya diri sendiri.

Sekkab Lamongan Yuhronur Efendi saat menyambut kedatangan rombongan kunker yang terdiri dari 15 peserta tersebut menyampaikan Lamongan sudah memiliki beberapa regulasi terkait permasalahan sosial.

“Kabupaten Lamongan telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan itu masuk dalam leading sektor Satpol PP. Setiap tahunnya ada kegiatan yang memang dianggarkan dalam APBD terkait operasi pelajar, operasi miras, operasi PNS, operasi PKL dan operasi PSK”, jelas Yuhronur Efendi.

Disambung oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Imam Tresno Edy, bahwa di tahun 2014 ini ada penanganan untuk 26 jenis Penyandang Masalah Kesjahteraan Sosial (PMKS). Yakni Satpol PP bekerjasama dengan 36 UPT Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur.

“Setelah dilakukan razia, yang tertangkap akan dibina di UPT Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur,’ ujarnya.

Masih terkait penanganan masalah sosdial, di tahun 2014 ini Kabupaten Lamongan telah menuntaskan bantuan Program Keluarga Harapan untuk rumah tangga sangat miskin di 27 kecamatan. Program serupa terkait pemberdayaan kemiskinan tidak hanya berada di Dinsosnakertrans. Tetapi juga dilaksanakan oleh Bappeda, Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan beberapa SKPD lain. (hrs)